logo rilis
Ratusan Ribu Pemilih NTT Tak Penuhi Syarat
Kontributor
Sukma Alam
10 April 2018, 12:08 WIB
Ratusan Ribu Pemilih NTT Tak Penuhi Syarat
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Kupang— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan, sebanyak 106.899 pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Para pemilih yang tidak memenuhi syarat ini tersebar di 2.669 desa/kelurahan pada 268 kecamatan yang ada di 20 kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan itu. Demikian kata, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna.

"Data pemilih bermasalah ini sesuai dengan hasil pencermatan PPL, Panwascam, Panwas kabupaten dan Bawaslu NTT terhadap DPS yang diumumkan KPU di 21 kab/kota," katanya di Kupang, Selasa (10/4/2018).

Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat paling banyak adalah pemilih yang sudah dicoklit oleh para petugas KPU tetapi tidak ada nama dalam DPS yakni sebanyak 36.160 ribu pemilih.

Disusul pemilih baru sebanyak 33.341 pemilih, pemilih ganda sebanyak sebanyak 13.963 pemilih dan pemilih yang sudah pindah domisili sebanyak 10.825 pemilih.

Data lengkap hasil pengawasan pemilih yang tidak dikenal sebanyak 5.380 orang, pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi namanya ada dalam DPS sebanyak 4.964 orang.

Anggota TNI 17 orang, anggota Polri 51 orang, bukan penduduk setempat 1.574 orang, pemilih ganda sebanyak 13.963 orang, pemilih hilang ingatan/sakit jiwa sebanyak 351 orang.

Selain itu, ada pemilih di bawah umur berjumlah 273 orang, pemilih yang sudah pindah domisili sebanyak 10.825 orang, pemilih baru yang belum didata sebanyak 33.341 orang dan pemilih yang sudah dicoklit tapi namanya tidak ada dalam DPS sebanyak 36.160 orang.

Data pemilih yang tidak memenuhi syarat ini belum termasuk dari Kabupaten Sumba Tengah, yang sampai saat ini laporannya belum dikirim ke Bawaslu NTT.

Bawaslu, kata dia, berharap PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota pada saat melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) dapat memperhatikan rekomendasi, usulan dan saran pengawas pemilu, tim paslon dan masyarakat untuk menghasilkan kualitas DPT yang lebih baik.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)