logo rilis
Ratusan Emak Zaman 'Now' Geruduk Pemkot Bandarlampung
Kontributor

08 Maret 2018, 13:18 WIB
Ratusan Emak Zaman 'Now' Geruduk Pemkot Bandarlampung
Ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam DPN-SPRI menggelar aksi di depan Gedung Pelayanan Satu Atap Terpadu Pemerintah Kota Bandarlampung, Kamis (8/3/2018). FOTO RILISLAMPUNG.ID/El Shinta

RILIS.ID, Bandarlampung— Ratusan emak-emak menggeruduk Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Kamis (8/3/2018) sekitar pukul 10.00 WIB. 

Emak-emak berseragam berwarna merah yang tergabung dalam  Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN-SPRI) ini untuk menuntut Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Beras Sejahtera (Rastra) yang dinilai gagal mengatasi kemiskinan di daerah tersebut.

Mereka melakukan orasi di depan Gedung Pelayanan Satu Atap Terpadu Pemkot Bandarlampung. 

Aksi ini kemudian menjadi tontonan warga yang sedang mengurus administrasi di gedung tersebut.

Ketua Umum DPN-SPRI, Marlo Sitompul, menilai PKH dan rastra atau bantuan pangan non tunai (RTSM) banyak masalah, manfaat kedua program sangat kecil karena tidak bisa menutup beban ekonomi rumah tangga miskin.

Nilai bantuan rastra hanya Rp110 ribu per bulan yang dapat ditukar dengan beras dan telur.  

"Sementara bantuan PKH hanya sebesar Rp1,8 juta per tahun sampai dengan Rp3,6 juta per tahun, tergantung dari jumlah anak. Bagaimana mungkin jumlah ini mencukupi mahalnya kebutuhan pokok sehari-hari?" kata Marlo disela aksinya.

Ia juga mempertanyakan sistem survei yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat miskin. 

"Program PKH dan rastra tidak menjangkau seluruh masyarakat miskin, mengacu pada survei hanya ada 28,4 juta keluarga miskin, setara dengan 96 juta jiwa. Survey ini tidak pernah diketahui oleh warga miskin yang dilakukan Kementerian Sosial, warga menduga survei hanya mengandalkan informasi yang didapat dari RT atau tokoh masyarakat," jelasnya.

Marlo menjelaskan, pihaknya menemukan adanya penyelewengan data penerima PKH-Rastra yang tidak sesuai dengan kategori miskin. 

Ada keluarga yang terbilang mampu menerima PKH-Rastra dan terjadi karena  pendataan yang dilakukan secara kongkalikong.

"Jadi ada warga yang miskin justru tidak dapat bantuan, malah warga yang mampu yang mendapatkan bantuan. Ini artinya tidak benar," tegasnya. 
 

Sumber: RILISID Lampung




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID