logo rilis

Rapat Kabinet Pertama, Mahathir Umumkan Potong Gaji Menteri
Kontributor
Syahrain F.
23 Mei 2018, 18:38 WIB
Rapat Kabinet Pertama, Mahathir Umumkan Potong Gaji Menteri
Perdana Malaysia terpilih Mahathir Mohamad. Credit: Reuters

RILIS.ID, Kuala Lumpur— Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Rabu (23/5/2018) mengumumkan pemotongan gaji 10 persen untuk para menteri di kabinetnya dalam upaya mengendalikan pengeluaran negara.

Keputusan itu diambil mengingat pemerintah Mahathir "mewarisi" akumulasi utang pemerintahan sebelumnya yang melampaui lebih dari satu triliun ringgit (US$251,5 miliar).

Mahathir mengumumkan langkah tersebut dalam pertemuan kabinet pertamanya yang dihadiri belasan menteri yang baru saja diikat disumpah.

"Kami prihatin tentang masalah keuangan negara ini," kata Mahathir kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.

Mahathir mengatakan, dia tidak akan memaksa pegawai negeri senior lainnya untuk mengikutinya. Tetapi dia mengatakan, mereka dapat melakukannya jika ingin berkontribusi menghemat pengeluaran negara.

Sejak mengambil alih kekuasaan setelah kemenangan pemilu, Mahathir berfokus pada penerapan komitmen yang dijanjikan selama kampanye, termasuk menghapuskan pajak barang dan jasa enam persen, yang menurut perusahaan pemeringkat Moody's dapat mempersempit basis pajak dan ketegangan kekuatan fiskal negara itu.

Pada konferensi pers, Mahathir mengatakan utang Malaysia mencapai sekitar 65 persen dari PDB negara itu. Selain pemotongan gaji, ia telah merencanakan langkah-langkah lain, termasuk membentuk kabinet kecil, merampingkan pemerintahan dan memulihkan beberapa aset yang terkait dengan dana negara 1MDB di luar negeri.

Dia mengatakan, Komisi Angkutan Umum Darat (Land Public Transport Commission) akan dibubarkan, dengan fungsi sebelumnya ditempatkan di bawah kementerian transportasi, sementara beberapa lembaga "tidak penting" lainnya juga akan dibubarkan.

Selain itu, dia juga tengah mengkaji sejumlah mega proyek yang akan akan dia putuskan untuk dibatalkan atau tetap berjalan.

Dia juga mengatakan, pemerintah tengah meninjau kontrak pencarian penerbangan pesawat MH370 yang hilang. "Jika kami menemukan bahwa itu tidak perlu, kami tidak akan memperbarui (kontrak)," katanya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)