logo rilis

Tahun Pemilu, Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Rp823 Triliun
Kontributor

09 April 2018, 20:56 WIB
Tahun Pemilu, Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Rp823 Triliun
FOTO: Humas Sekretariat Kabinet RI

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target defisit di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Tahun Pemilu 2019 bakal ditekan di bawah 2,0 persen dari Gross Domestic Product (GDP), dengan asumsi GDP tahun depan naik di atas Rp16 ribu triliun.

“Maka, kita harus secara hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” kata Menkeu usai Sidang Kabinet Paripurna tentang Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018, serta Prioritas Nasional Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Senin (9/4/2018).

Pemerintah, akan berusaha mendesain RAPBN 2019 dari satu sisi untuk tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial, namun tidak menciptakan beban yang terlalu besar, sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menargetkan total penerimaan negara 2019 akan meningkat, antara 7,6-13 persen. Sementara, dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja daerah termasuk untuk transfer dana desa akan didesain mengalami kenaikan sekitar 8,3 persen.

“Itu semuanya, masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp823 triliun kalau tidak salah, untuk kementerian/lembaga (K/L). Di mana, untuk program-program yang disebut prioritas oleh Presiden seperti pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” terang Menkeu.

Menurutnya, alokasi infrastruktur, terutama untuk kementerian seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan. Namun, kementerian tersebut, akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPPU, sehingga anggaran untuk belanja modalnya akan tetap meningkat. Sedangkan ruang fiskalnya, menurut Menkeu, akan dipakai lebih banyak kepada belanja sosial dan pendidikan.

Mengenai subsidi energi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, asumsi harga minyak Indonesia (index crude price/ICP) akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan realisasi yang terjadi tahun ini. Ia menyebutkan, dari sekarang sampai dengan bulan Agustus atau Juli waktu Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan nanti disampaikan dalam pidato, masih ada sekitar empat bulan lagi.

“Jadi kita akan melihat perkembangan dari ICP. Tapi kemungkinan akan di atas US$50 per barel, yaitu antara US$58-65 per barel,” pungkas Menkeu.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)