logo rilis
Rakyat Belum Sejahtera karena Jokowi Dinilai Terlalu Fokus Bangun Infrastruktur
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
18 Agustus 2018, 18:25 WIB
Rakyat Belum Sejahtera karena Jokowi Dinilai Terlalu Fokus Bangun Infrastruktur
Presiden Jokowi (tengah) sela peresmian Tol Ngawi-Kertosono seksi Ngawi-Wilangan di depan Gerbang Tol Madiun. FOTO: RILIS.ID.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani, Sya'roni menilai, kebijakan Jokowi yang memprioritaskan infrastruktur ternyata gagal membuat masyarakat sejahtera.

Buktinya selama 4 tahun memimpin, angka kemiskinan tidak turun signifikan. Tercatat, pada Maret 2018, angka kemiskinan masih terekam sangat besar yakni 9,82 persen atau sebesar 25,95 juta jiwa.

"Dibandingkan di tahun terakhir SBY berkuasa, angka tersebut tidak berbeda jauh. Per Maret 2014, angka kemiskinan terekam 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa," kata dia dalam siaran pers yang diterima rilis.id pada Sabtu (18/8/2018).

Artinya, selama ini pemerintahan Jokowi hanya mampu menurunkan 2,33 juta jiwa warga miskin. Ini tidak sebanding dengan belanja APBN yang mencapai Rp8.489,2 triliun per 4 tahun.

Lihat saja, belanja APBN 2015 mencapai Rp2.039,5 triliun. Lalu di 2016 meningkat menjadi Rp2.095,7 triliun, tahun 2017 naik menjadi Rp2.133,3 triliun, dan tahun 2018 melonjak menjadi Rp 2.220,7 triliun.

Bandingkan dengan belanja APBN di era SBY yg masih di bawah Rp2.000 triliun. Misalnya di tahun terakhir SBY berkuasa yakni tahun 2014, belanja APBN hanya sebesar Rp1.842,5 triliun, sangat jauh di bawah belanja APBN di era pemerintahan Jokowi.

"Meskipun memiliki belanja APBN yang besar, namun pemerintahan Jokowi terlalu mendahulukan proyek infrastruktur. Seperti pada 2018 dianggarkan Rp410,7 triliun untuk infrastruktur," tambah dia.

Sekarang bisa dilihat, anggaran besar pada infrastruktur tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan bahan baku infrastruktur lebih banyak didatangkan dari impor.

Artinya, proyek infrastruktur tidak menguntungkan rakyat kebanyakan, tetapi hanya menguntungkan segelintir orang, bahkan lebih menguntungkan negara asal impor bahan baku infrastruktur.

"Maka wajar jika infrastruktur mentereng, tapi rakyat masih susah," tambah dia.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)