logo rilis
Rahayu Saraswati: RUU PKS Belum Dibahas
Kontributor
Nailin In Saroh
26 Februari 2019, 21:00 WIB
Rahayu Saraswati: RUU PKS Belum Dibahas
Anggota Komisi VIII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kanan)

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komis VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengungkapkan, Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum dibahas meski telah diajukan.

“Pembahasan itu sebenarnya belum terjadi. RUU ini sudah diajukan, akhirnya sudah ada panja (panitia kerjanya)-nya yang ada di komisi VIII tetapi baru ada rapat,” ujarnya saat diskusi Forum Legislasi Bertema 'Progres RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)?' di Media Center/ Pressroom DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurut Rahayu, Panja Komisi VIII dan Panja Pemerintah hanya sekali melakukan rapat dan sudah mengajukan daftar inventaris masalah (DIM) awal.

“Setahu saya sampai saat ini sepertinya sudah ada beberapa perubahan. Tetapi dari awal dari pemerintah yang leading sektornya waktu itu adalah kementerian pemberdayaan perempuan perlindungan anak, selain dari ada beberapa kementerian yang lainnya,” jelas Legislator dari Fraksi Gerindra itu.

Rahayu memaparkan, sejauh ini yang telah dilakukan oleh panja RUU PKS adalah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi tokoh agama dan seterusnya, sikolog bahkan bahkan juga dengan Komnas perempuan dan forum pengaduan layanan selaku perancang dari RUU ini.

“RUU ini ditangkap atau di dorong ke Baleg oleh rekan-rekan saya waktu itu adalah Ami Surya (PAN) dan juga Nini Wafiroh (PKB). Ini supaya jelas siapa yang waktu itu mengajukan di badan legislasi,” katanya.

“Jadi, supaya jelas dulu bahwa pembahasan di DPR itu belum dilakukan sehingga draft yang selama ini mungkin keliling, tersebar itu draft awal, draf yang diajukan oleh lembaga dan masyarakat, belum dari DPR. Belum ada sama sekali masukan-masukan dari fraksi-fraksi maupun juga pembahasan tentang daftar inventaris masalah (DIM) itu belum ada, ini supaya clear semuanya,” sambung Rahayu.

Rahayu menampik jika RUU PKS dikatakan sudah mendekati pengesahan. Sebab, secara pembahasan belum dilakukan.

“Ini yang harus kita jelas terlebih dahulu, sehingga semua masukan dari masyarakat masih sangat bisa diterima dan ditampung melalui fraksi-fraksi. Tentunya karena nanti pembahasannya itu per fraksi yang akan memberikan daftar inventaris masalah masing-masing,” tukas Rahayu.

Menurutnya, RUU PKS kemungkinan besar akan dibahas setelah pemlihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Atas beberapa alasan, jadi kalau tahun lalu polemiknya adalah kenapa kok mandek, kenapa belum dibahas, sekarang polemiknya adalah kok tiba-tiba udah mau disahkan, padahal dibahas aja belum,” kata Rahayu menandaskan.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID