logo rilis
Rahayu Saraswati, DPR Lebih dari Sekadar Butuh Anggota Perempuan
Kontributor

22 Juni 2017, 00:33 WIB
Rahayu Saraswati, DPR Lebih dari Sekadar Butuh Anggota Perempuan
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

Salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang tengah dikaji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah soal keterwakilan perempuan dalam kancah politik nasional.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, sebenarnya telah dicantumkan peraturan yang mengupayakan keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam politik.

Baca Juga

Pada Pasal 55, misalnya, disebutkan bahwa dalam daftar bakal calon suatu partai politik (parpol) wajib terdapat paling sedikit 30 persen calon legislatif (caleg) perempuan. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, ditentukan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat.

Kendati UU Pemilu sudah mengalami beberapa kali revisi demi meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan Politik (Ansipol), Yuda Irlang, mengatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik saat ini belum ideal. Dalam persentase, menurut Yuda, saat ini jumlah perempuan di parlemen baru 18 persen dari 560 Anggota DPR RI.

Kehadiran perempuan dalam politik dinilai belum terwakili secara signifikan jika jumlah anggota parlemen yang perempuan hanya 18 persen. Mengingat, jumlah penduduk perempuan di Indonesia menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 118 juta jiwa, atau setengah dari total jumlah penduduk Indonesia.

Dengan jumlah penduduk perempuan yang signifikan, sayangnya peraturan yang berlaku di Indonesia banyak yang belum berpihak kepada perempuan. Sehingga, banyak pihak menilai, jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat penting untuk ditingkatkan. Minimal, memenuhi anjuran dalam undang-undang, yaitu sebesar 30 persen dari total jumlah Anggota DPR RI.

Pengamat permasalahan perempuan sekaligus staf ahli DPR RI, Mardeti Mardiansyah, menilai, bila keterwakilan perempuan dalam parlemen cukup signifikan, perempuan dalam parlemen akan dapat mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan.

Demi meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Hetifah Sjaifudian, mengajukan usulan kepada Panitia Khusus (Pansus) Pemilu agar memberlakukan sistem zipper murni. Yaitu, pencalegan 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

Jika pemilu menggunakan sistem zipper murni, dalam surat suara, caleg perempuan dan caleg laki-laki ditempatkan dalam nomor urut selang-seling. Misalnya, jika nomor urut satu ditempati caleg laki-laki, nomor urut dua ditempati caleg perempuan, dan seterusnya.

Jika usul ini tidak diterima, Hetifah menyodorkan pilihan lain sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, yaitu dengan menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1 di 30 persen dapil di Indonesia.

Menurut Fauzun Nihayah, Tenaga Ahli Fraksi Nasional Demokrat Bidang Hukum dan Legislasi, penempatan caleg di nomor urut satu pada pemilu yang lalu memang terbukti berpengaruh terhadap perolehan suara caleg. Dalam pemilu lalu, statistik menunjukkan, caleg yang terpilih di parlemen 60 persen diisi oleh caleg yang ditempatkan di nomor urut satu.

Di tengah sengkarut pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung rampung, rilis.id mendapat kesempatan berbincang dengan Rahayu Saraswati, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, mengenai persoalan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Berikut petikan wawancaranya.

Banyak pihak menilai kehadiran perempuan sangat penting di parlemen, yang salah satunya diupayakan dengan membangun sistem pemilu yang afirmatif terhadap perempuan. Akan tetapi, selama menjabat sebagai Anggota DPR RI, apa Anda melihat ada korelasi antara kehadiran perempuan di parlemen dengan dorongan terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan?

Kalau kita bicara tentang keterwakilan perempuan, tentu akan membantu kalau lebih banyak perempuan ada di sini. Namun, ini bukan cuma masalah laki-laki atau perempuan, tapi lebih pada masalah dari setiap individu. Apakah mereka kuat atau tidak, mengerti atau tidak tentang lobi, mengerti atau tidak tentang intrik dalam politik. Ini untuk memastikan bahwa suara kita terdengar.

Kemampuan melobi itu harus dimiliki Anggota DPR. Karena kita harus lobi ke sana lobi ke sini untuk memastikan bahwa orang tahu apa yang kita perjuangkan. Misalnya tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.

RUU itu saya, Ammy Amalia Fatma Surya dari PAN, Rieke Dyah Pitaloka dari PDIP, sama Mbak Ninik Mafiroh dari PKB yang membawahi. Kalau saya membawahi Ketua Baleg, karena Gerindra pegang Ketua Baleg.

Jadi, kita harus lintas. Ini lebih jauh dari soal perempuan dan anak. Ini juga soal kesepahaman lintas fraksi.

Soal Perppu itu, hanya Gerindra dan PKS yang akhirnya bisa bersuara kencang. PKS bisa bersuara kencang juga karena satu-satunya anggota fraksi mereka yang perempuan itu kuat banget dan didengar suaranya. Bahkan, dia kan yang diajukan untuk menggantikan Fahri Hamzah.

Jadi, bukan perempuan yang dibutuhkan untuk mendorong pembentukan dan pengesahan undang-undang yang berpihak pada perempuan?

Misalnya 30 persen itu kesampaian, siapa sih yang biasanya maju sebagai caleg? Yang mau masuk ke politik. Kedua, siapa sih yang memang mampu untuk berjuang dan berhasil mendapatkan kursi di DPR?

Ya, biasanya adalah perempuan-perempuan yang kalau bukan tokoh, mereka adalah istri tokoh.

Kalaupun perempuan ada sebanyak 30 persen di parlemen, mereka belum tentu orang-orang yang idealis. Mereka belum tentu perempuan-perempuan yang mengerti tentang kesetaraan gender.

Banyak rekan-rekan saya yang laki-laki, tapi mereka betul-betul mengerti kesetaraan gender itu apa. Itu justru yang kita butuhkan.

Kita butuh adanya lebih banyak keterwakilan perempuan, tetapi, it’s useless kalau perempuan-perempuan yang terpilih bukan tipe perempuan yang bisa bawel. Mau nggak mau, ya harus perempuan yang siap bawel. Karena kalau kita nggak bawel, kita tidak bakal didengar.

Jadi saya bilang, lebih dari kita butuh keterwakilan perempuan, menurut saya pribadi, kita perlu keterwakilan dalam bentuk suara. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Seperti yang saya maksud tadi. Laki-laki bisa memberikan suaranya untuk perempuan karena ia mengerti tentang kesetaraan gender.

Laki-laki juga bisa melakukan kebijakan legislasi yang fair. Tetapi, lebih dari itu, kita butuh perempuan-perempuan yang, kendati tidak sampai 30 persen, tetapi mereka bisa meng-influence kebijakan-kebijakan setiap fraksi. Supaya kita bisa mempersiapkan generasi selanjutnya, melakukan pendidikan politik to the next generation.

Kalau laki-laki mengerti, istri saya perempuan, ibu saya perempuan, anak-anak saya ada yang perempuan, saya yakin kesetaraan gender bisa diperjuangkan tanpa harus ada keterwakilan perempuan terlalu banyak.

Tapi it’s fair dong karena 50 persen penduduk Indonesia adalah perempuan, at least harus ada perwakilannya 30 persen.

Bagaimana dengan Anda? Apa Anda mampu mendorong terwujudnya legislasi yang berpihak pada perempuan?

Saya bersyukur saya adalah salah satu pimpinan fraksi. Ada perempuan pimpinan fraksi tetapi belum tentu dia didengar oleh ketua fraksi atau oleh mereka yang ada di panja atau pansus tertentu. Tapi saya beruntung, karena suara saya didengar.

Ada banyak tokoh perempuan di fraksi-fraksi lain, teman-teman saya yang luar biasa, mereka jika kasih masukan ke fraksi mereka, mental lah istilahnya.

Bagaimana tanggapan Pansus RUU Pemilu terhadap desakan untuk mengakomodasi agar lebih banyak perempuan yang terlibat dalam politik?

Hal-hal yang kita perjuangkan untuk keterwakilan perempuan itu banyak yang mentah. Gerindra, PPP, sama PKB, itu kemarin mendukung keterwakilan perempuan melalui sistem. Misalnya 30 persen dapil itu caleg perempuan ditempatkan nomor urut 1. Tapi, ditolak oleh PDIP. Golkar tidak jelas setuju atau tidak. Jadi hanya ada 3 fraksi yang setuju.

Jadi, mohon maaf ya, ketua partai perempuan juga belum tentu pro keterwakilan perempuan.

Kalau kita mau ada keterwakilan perempuan di sini, ya kita harus memperjuangkan melalui RUU Pemilu. Tetapi, RUU Pemilu itu tentu berdasarkan kesepakakatan dari 10 fraksi. Dari 10 fraksi ini, kalau semuanya tidak sepakat untuk memperjuangkan adanya keterwakilan perempuan, sama saja bohong. 

Salah satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat, dalam sistem politik di DPR, yang punya kuasa adalah pimpinan-pimpinan fraksi.


#Keterwakilan Perempuan di Parlemen
#Rahayu Saraswati
#Wawancara
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID