logo rilis

Ragab Sepakati Perubahan Tatib Pemilihan Pimpinan MPR
Kontributor
Nailin In Saroh
23 September 2019, 19:31 WIB
Ragab Sepakati Perubahan Tatib Pemilihan Pimpinan MPR
Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang berlangsung di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD menyahkan persetujuan Tata Tertib MPR Pemilihan Pimpinan MPR terkait dengan jumlah 10 Pimpinan MPR. Selain itu, Ragab juga menyetujui persetujuan terkait dengan pokok-pokok haluan negara untuk disetujui MPR periode 2019 - 2024 melalui amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.

Demikian kesimpulan Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang berlangsung di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek MPR / DPR / DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Ketua MPR Zulkifli Hasan yang dipimpin Ragab didampingi Wakil Ketua Mahyudin, Ahmad Basarah, dan Ahmad Muzani. Ragab juga dihadiri Pimpinan Badan Pengkajian MPR dan Badan Penganggaran MPR.

Usai Ragab, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Ragab ini merupakan Ragab terakhir untuk MPR periode 2014 - 2019. Agenda selanjutnya, MPR akan mengadakan Sidang Paripurna MPR Masa Depan Jabatan MPR 2014 - 2019 pada tanggal 27 September 2019. Di Ragab ini dibahas sebagai agenda sesuai perubahan tata letak Tertib MPR, MPR periode 2014 - 2019 untuk MPR periode 2019 - 2014, dan agenda Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan. "Ragab menyetujui persetujuan Tata Tertib MPR dan Rekomendasi MPR," katanya.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan perubahan Tata Tertib MPR tentang Dewan MPR sebagai turunan dari UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan jumlah 10 Pimpinan MPR, yaitu satu ketua dan sembilan wakil ketua. "Ragab sudah menyetujui persetujuan Tata Terib MPR soal jumlah Pimpinan MPR itu," katanya.

Zulkifli merinci perubahan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan MPR itu. Pertama, Pimpinan MPRlemen 10 orang terdiri dari satu orang ketua dan sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Kedua, bakal calon pimpinan MPR yang diajukan fraksi dan kelompok DPD yang disampaikan dalam sidang paripurna.

Ketiga, setiap fraksi dan kelompok DPD hanya mengajukan satu calon pemimpin MPR. Keempat, batas waktu pengajuan kandidat MPR ditentukan dalam sidang paripurna MPR. Kelima, dalam hal pengajuan calon MPR tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam sidang paripurna, maka pemilihan kepemimpinan MPR tetap dilanjutkan.

“Kalau partainya masih gaduh dan belum pernah meminta calon pimpinan MPR, padahal sudah lewat batas waktu, sidang paripurna tetap mengatur MPR dan tidak menunggu lagi. Misalnya ada satu fraksi yang belum mengajukan nama calon pimpinan MPR, maka akan ditinggal, ”jelasnya.

“Dengan rumusan ini, menurut saya, pemilihan Ketua MPR akan dipilih oleh musyawarah karena akan berunding hanya 10 calon pimpinan MPR saja. Saya kira pada saat nanti siapa yang dipilih menjadi Ketua MPR oleh musyawarah mufakat. Itulah Majelis Permusyawaratan sehingga bisa menjadi contoh bagi lembaga lain, ”sambung Zulkifli.

Selain perubahan Tata Tertib MPR, lanjut Zulkifli, Ragab juga menyetujui persetujuan untuk MPR periode 2019 - 2024. “Ragab memutuskan persetujuan itu, salah satunya adalah perlunya yang menghadirkan hak-negara haluan negara. Pokok-pokok haluan negara ini diusulkan untuk dilaksanakan oleh MPR yang akan datang (2019 - 2024) melalui amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945, ”ungkapnya.

Zulkifli mengakui dalam hal ini masih ada sedikit perbedaan pendapat. "Tapi kalau MPR bagus, semua bisa dibahas dengan musyawarah mufakat," tuturnya.

Ragab juga membahas agenda Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan pada 27 September 2019. Agenda sidang antara pengesahan Tata MPR lainnya, MPR MPR periode 2014 - 2019 untuk MPR periode 2019 - 2024, dan penyampaian kinerja MPR.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID