Home » Elektoral

Putusan MK soal Verifikasi, Pengamat: Parpol Mesti Diperlakukan Sama

print this page Jumat, 12/1/2018 | 17:05

Gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan Medan Merdeka. FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KODE Inisiatif), Adelline, mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap fokus melakukan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu.

Pasalnya, selain melakukan verifikasi faktual, penyelenggara pemilu juga sedang sibuk mempersiapkan penyelenggaraan pilkada di 171 daerah. Verifikasi mesti dilakukan lantaran adanya putusan keharusan verifikasi faktual yang diterima MK.

"KPU diharapkan dapat membagi fokus dalam durasi waktu yang relatif singkat. Apalagi waktu yang relatif singkat ditengah persiapan pilkada 2018," ujar Adelline di kantor KODE Inisitif Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Untuk diketahui, MK sudah memutuskan tentang syarat verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu. Konsekuensi putusan tersebut, semua partai politik baik yang sudah menjadi peserta pemilu 2014 maupun partai baru diwajibkan melakukan verifikasi faktual.

Sementata itu, KPU memang sedang melakukan verifikasi faktual bagi partai peserta pemilu.

Adelline menyebut, putusan tersebut membuat tidak ada perlakuan yang berbeda antara partai baru dengan partai menjadi peserta Pemilu 2014.

"Artinya, seluruh calon partai politik peserta pemilu harus diberlakukan sama untuk menjadi peserta pemilu," ungkap Adelline.

Penulis Armidis Fahmi
Editor Sukma Alam

Tags:

MKPilpres 2019