Home » Peristiwa » Nasional

Putusan MK Semoga Tak Ganggu Pemilu

print this page Sabtu, 13/1/2018 | 01:28

FOTO: RILIS.ID/Andi Mohammad Ikhbal.

RILIS.ID, Jakarta— Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir ketentuan verifikasi faktual partai politik (parpol) yang termuat dalam Undang-Undang Pemilu.

Dengan putusan itu, maka semua partai, termasuk partai pemilik kursi di DPR harus diverifikasi. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, berharap tahapan pemilihan umum 2019, tidak terganggu.

"Yang penting tahapan-tahapan pemilu yang sudah diputuskan KPU dan Bawaslu tidak terganggu," kata Tjahjo, kemarin.

Apakah jadwal tahapan verifikasi akan dimundurkan, menurut Tjahjo itu sepenuhnya kewenangan KPU. Pemerintah sendiri berharap, jangan sampai kemudian penyelenggara menjadi repot.

"Yang penting jangan sampe merepotkan KPU. Tapi keputusan MK mengikat juga sudah dihargai," ujarnya.

Tjahjo sendiri yakin KPU bisa melaksanakan putusan MK, karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Persoalan penyusunan jadwal verifikasi, sepenuhnya kewenangan pihak penyelenggara.

"KPU enggak ada  masalah, saya kira," katanya.

Kecewa juga dengan MK
Plt Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai putusan MK yang menolak Presidential Treshold akan melicinkan jalan bagi mundurnya demokrasi.

"Saya benar-benar tidak bisa memahami nalar putusan MK. Di satu sisi MK mengabulkan permohonan uji materiil soal verifikasi faktual, namun menolak soal ambang batas pencalonan presiden," ujar dia.

Sebagai penjaga konstitusi, MK seharusnya bisa menerjemahkan spirit konstitusi secara koheren, konsisten, dan komprehensif.

"Tapi dalam kasus uji materi terhadap UU Pemilu kemarin, saya tidak melihat koherensi tersebut," tambah dia.

Putusan MK, kata dia akan menghasilkan 'setback' dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Sebab, jika menengok ke belakang, alasan amandemen UUD 1945, salah satunya untuk memurnikan sistem presidensial. 

Itu sebabnya, UUD hasil amandemen mendesain agar pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dihelat secara serentak.

Penulis Zulhefli Sikumbang
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

Putusan MKPresidential TresholdUU PemiluVerifikasi faktualParpol