logo rilis
PT Nindya Karya Penuhi Panggilan KPK sebagai Tersangka Korporasi
Kontributor
Tari Oktaviani
11 Mei 2018, 12:07 WIB
PT Nindya Karya Penuhi Panggilan KPK sebagai Tersangka Korporasi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pihak PT Nindya Karya dipanggil lagi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini setelah perusahaannya ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Dalam pemanggilan kali ini, setidaknya ada tiga pejabat PT Nindya Karya yang hadiri panggilan oleh penyidik. Mereka ialah Direksi Haidar, Muhammad Ibrahim dari bagian LEGAL perusahaan dan penasihat hukum PT Nindya Karya sendiri yakni Yunianto.

"Terkait dengan pemanggilan korporasi Nindya Karya sebagai tersangka, pada pukul 10:30 WIB tadi telah datang tiga orang tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Dalam perkara ini, KPK telah menjerat PT Nindya Karya sebagai tersangka korporasi. Dua koporasi ini diduga korupsi dalam pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011.

‎Penyidikan terhadap PT NK dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

Dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek dermaga Sabang yang melibatkan PT NK dan PT TS, di antaranya terjadi penunjukan langsung, Nindya Sejati Join Operation sejak awal telah diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan. 

Kemudian rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga, pekerjaan utama diserahkan kepada PT Budi Perkasa Alam), dan terjadi kesalahan dalam prosedur di mana izin-izin terkait seperti AMDAL dan lainnya belum ada namun pembangunan sudah dilaksanakan. 

Akibat perbuatannya, PT NK dan PT TS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)