logo rilis
PT Garam Segera Kelola 225 Hektare Lahan Garam di NTT
Kontributor
Elvi R
05 Juni 2018, 15:30 WIB
PT Garam Segera Kelola 225 Hektare Lahan Garam di NTT
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— PT Garam (Persero) mengaku segera dapat mengelola 225 hektare lahan garam di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, setelah adanya pengakuan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah kabupaten setempat.

"Selama itu terkesan ada miskomunikasi tapi sudah ada titik terang yaitu bahwa Bupati Kupang sudah mengakui itu sebagai HGU. BPPT sudah bisa membangun pabrik di situ dan kami sudah bisa melakukan pekerjaan di situ," kata Direktur Operasi PT Garam Hartono di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Hartono menjelaskan, selama ini meski telah mendapat 225 hektare lahan yang diambil alih pemerintah karena statusnya dianggap telantar, pihaknya masih belum bisa melakukan pengerjaan lahan. Hal itu karena terkendala rekomendasi bupati.

Rekomendasi dari bupati sulit didapat lantaran pemerintah daerah setempat menilai lahan tersebut adalah tanah ulayat.

Padahal, berdasarkan pandangan pemerintah, tanah telantar akan diakui sebagai milik negara yang peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Tadi sudah ada titik terang, tinggal nanti dikerucutkan dalam rapat di Kupang pada Kamis atau Jumat depan. Kalau rekomendasi dari Bupati sudah keluar, resmi HGU baru bisa dikeluarkan, kita baru bisa bergerak paralel," jelasnya.

Hal yang dilakukan setelah penerbitan HGU baru, menurut Hartono, adalah pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memang membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

"Intinya (pesan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa kami harus sering-sering koordinasi dengan pihak pemda untuk masalah lahan agar tidak ada konflik di lapangan," katanya.

PT Garam mendapat lahan seluas 225 hektare lahan di NTT yang terdiri atas 75 hektare lahan di Desa Bipolo dan 150 hektare di Desa Nunkurus.

Selain itu, perusahaan pelat merah itu juga memiliki lahan garam eksisting di 304 hektare di provinsi tersebut.

Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengatakan, setelah pengakuan HGU untuk PT Garam di 225 hektare lahan tersebut, pemerintah daerah ingin ada revisi perjanjian pengelolaan lahan garam dan pendirian pabrik garam.

Menurut Ayub, pihaknya mengizinkan BPPT untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk dibangun pabrik, sementara PT Garam mengelola lahan garamnya.

"Tetapi sebelumnya ada yabg harus disesuaikan, perjanjiannya dibuat dulu. Ada dokumen-dokumen yang secara teknis dibuat, ditandatangani, baru saya berikan rekomendasi," katanya.

Ayub meminta revisi perjanjian nantinya berisi tentang pembagian wilayah kerja di lahan itu.

"Itu nanti kami bicarakan. Datang dulu, baru kami kasih itu," pungkasnya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)