Proyeksi Politik 2018, Lebih Adem, Tergantung Momentum - RILIS.ID
Proyeksi Politik 2018, Lebih Adem, Tergantung Momentum
RILIS.ID
Rabu | 03/01/2018 05.05 WIB
Proyeksi Politik 2018, Lebih Adem, Tergantung Momentum

TAHUN 2017 telah berlalu, meninggalkan memori kolektif tentang tema kuno yang kembali naik panggung, yaitu politik identitas. Dimulai dari persaingan Pilgub DKI Jakarta yang sangat keras, yang berujung pada keterbelahan di masyarakat di level grassroot. Harga yang terlalu mahal untuk sebuah kontestasi politik. Padahal di era sebelumnya (setidaknya sepuluh tahun terakhir), politik identitas dianggap bukan “tema favorit”, biasa-biasa saja dan hanya muncul sebagai riak-riak kecil laksana buih di lautan. 

Namun tahun lalu, politik identitas seperti menemukan momentumnya dan masih berpotensi “mengancam” sampai hari ini. Pada kolom sebelumnya diulas bahwa kosa kata ini mengalami deviasi makna menjadi negatif dan dikaitkan dengan Islam (politik). Padahal secara teoritis, politik identitas bermakna netral, tanpa pretensi yang mengarah pada apa yang kini disebut sebagai fundamentalisme dan radikalisme (simak kolom: Islam, Politik dan Identitas).

Mengapa deviasi makna bisa terjadi? Karena politik identitas tidak berada di ruang kosong, melainkan masuk ke dalam konteks politik praktis, bertemu dengan berbagai “ideologi” hingga kepentingan. Kita ingat, pemicu naiknya politik identitas yang dikaitkan dengan Islam politik adalah ucapan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama yang dianggap menista ayat Alquran. Sejak itu perang opini (kegaduhan) terjadi antarkedua pihak—bersamaan dengan kontestasi Pilkada. 

Gaduh politik sepertinya berakhir dengan divonisnya Basuki oleh majelis hakim, yang menjustifikasi ia bersalah. Benar-benar selesai? Ternyata tidak. Karena di mata pendukungnya, Basuki tetap dianggap tidak bersalah—meskipun hukum negara sudah memutuskan. Sementara bagi kalangan Islam politik, vonis tersebut dianggap terlalu ringan. Ditambah perlakuan “istimewa” dari aparat dalam “memenjarakan” Basuki, hal ini menjadi narasi berikutnya dari kasus yang seharusnya sudah case closed.

Dengan landscape politik yang demikian, situasi politik di tahun baru 2018 diprediksi akan tetap menghangat. Meski demikian, jika tak ada momentum (atau blunder) sebagaimana di atas, situasinya sedikit lebih adem (lebih baik) dari 2017. Sebab momentum sangat menentukan dan kerap berpengaruh dalam politik.

Banyak politisi dan pengamat mengatakan 2018 tahun yang panas, karena banyak Pilkada dan menjelang 2019. Sepintas analisa tersebut benar, tetapi jika dikaji lebih jauh, banyak faktor yang membuat 2018 lebih tenang dari 2017. Kalau alasannya karena banyaknya Pilkada, tahun lalu pun Pilkada serentak tidak memicu kerawanan sosial, kecuali Pilkada DKI Jakarta. Situasi yang berbeda di ibukota juga tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor lain yang membuat kalangan pemilih muslim bergerak.

Tahun ini Pilkada akan dilangsungkan di 171 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Suasana persaingan antarkandidat, khususnya di daerah-daerah strategis. Beberapa Pilkada yang pantas mendapatkan sorotan antara lain Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Di Jawa Barat, akhir tahun lalu ketegangan sudah dimulai dengan tarik-menarik pasangan calon. Drama di sekelilingnya juga makin membuat Pilkada di Jabar akan berlangsung dinamis, mulai dari ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, ditariknya dukungan PKS dan PAN dari Dedi Mizwar, dicabutnya rekomendasi Golkar ke Ridwan Kamil dan munculnya calon kejutan, Sudrajat dari kantong Partai Gerindra.

Jabar Strategis

Posisi Jawa Barat dalam politik nasional sangat penting, tidak hanya untuk mencari Jabar #1, melainkan juga pengaruhnya bagi konstelasi Pilpres 2019—mengingat Jabar sebagai daerah dengan populasi terpadat di Indonesia. Lalu Pilkada di Jawa Tengah, menurut sebagian kalangan akan terjadi pengulangan Pilkada DKI Jakarta, dimana mantan menteri Presiden Jokowi yang di-reshuffle justru didukung oleh Partai Gerindra, partai pimpinan Prabowo Subianto yang tak lain rival Jokowi di 2014. 

Sudirman Said akan menjadi penantang serius bagi petahana, bukan hanya karena didukung Gerindra, namun kapasitasnya juga tak sulit bertarung dengan Ganjar Pranowo. Terlepas dari persaingan itu, banyak kalangan mengkhawatirkan kembalinya politik identitas ala Jakarta ke Jateng. Namun kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan, karena Ganjar bukanlah Basuki, dan Jawa Tengah berbeda dengan Jakarta. Ganjar sejauh kepemimpinannya tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan sensitif. Sementara masyarakat Jawa Tengah secara sosiologis lebih banyak tinggal di pedesaaan (komunal) sehingga akses terhadap new media dan social media relatif terbatas. Hal ini yang membuat kegaduhan di dunia maya tidak akan sedramatis Jakarta.

Ketiga, Pilkada di Jawa Timur justru menghadirkan pertarungan antarelite Nahdhatul Ulama (NU). Satu faksi diwakili wakil gubernur petahana, Syaifullah Yusuf, faksi lainnya juga menyodorkan nama kuat, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah adalah calon yang pada Pilkada 2008 hampir mengalahkan Soekarwo – Gus Ipul. Satu nama misterius lain yang kemungkinan akan muncul (lagi-lagi dari koalisi Gerindra), kemungkinan Yenny Wahid. Putri KH Abdurrahman Wahid memiliki kapasitas dan juga pastinya didukung basis NU, khususnya kalangan Gusdurian. 

Terkait Khofifah, yang menarik, ia maju ke gelanggang Pilkada justru dengan dukungan Partai Demokrat—yang di Jatim dipimpin oleh Soekarwo sendiri. Ini sekali lagi membuktikan diktum politik, bahwa tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Sejauh kepentingan politik hari ini antarkedua pihak match, maka perkawanan politik akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, seakrab apapun sebelumya, bila hari ini kepentingan berbeda, maka perpisahan juga bukan sesuatu yang harus diratapi. Itu juga terjadi di Jabar, kala Deddy Mizwar ditinggal oleh PKS—yang di mata publik dianggap sebagai close partner.

Terakhir di Sumut, akan tersaji tradisi lama yang kini mencuat kembali, dimana banyak jenderal TNI/Polri pensiun dini untuk bertarung di politik. Politik militer mengingatkan kita ke era Orde Baru, dimana saat itu TNI memiliki “karpet merah” di politik atas nama Dwi Fungsi. Sejak reformasi karpet merah tersebut digulung, dengan harapan TNI makin profesional, dan tidak diganggu oleh politik.

Namun harapan itu kini dalam tantangan. Meskipun jalurnya berbeda, karena para jenderal harus mengundurkan diri terlebih dahulu, namun tetap saja sirkulasi politik yang demikian menunjukkan ketidakmampuan partai dalam melakukan rekrutmen politik. Padahal demokrasi membebankan tanggung jawab tersebut kepada partai politik, sehingga konsolidasi demokrasi—meminjam istilah Samuel P Huntington—bisa berjalan sebagai mana mestinya.

Momentum Politik

Dampak Pilkada 2018 akan langsung terasa sebagai persiapan Pilpres 2019 mendatang. Itulah mengapa partai-partai cenderung berhati-hati dan menunggu hingga detik terakhir untuk mengumumkan calonnya. Tarik-menarik antarkubu juga menandakan ada kepentingan lebih lanjut pasca Pilkada. Hal ini diamini oleh PKS misalnya, yang tengah menyusun nama calon gubernur untuk Jatim. 

Menurut mereka strategi Pilkada 2018 tidak terpisah dari target politik 2019. Itulah mengapa PKS makin hari semakin longgar dalam mendukung kandidat, termasuk berkompromi dengan koalisinya. Satu perkembangan menarik lain di 2017—terkait koalisi Pilkada—munculnya embrio “koalisi permanen” antara Gerindra, PKS dan PAN.

Indikatornya dapat dilihat di Pilkada Jabar, dengan ditariknya dukungan PKS dari Deddy Mizwar. Momen tersebut selanjutnya diikuti silang pendapat antara Demiz dan Hidayat Nurwahid melalui media sosial. PKS bahkan menyiapkan strategi untuk mengganjal ambisi dua periode Presiden Jokowi di 2019. Dan koalisi permanen adalah jalan menuju agenda 2019 itu.

Lalu apakah akan muncul tokoh alternatif yang bisa menyaingi Jokowi di 2018 ini? Dalam politik tak ada yang tak mungkin. Bahkan Otto von Bismarck mengatakan, “Politics is the art of the possible, the attainable – the art of the next best”. Politik adalah seni berbagai kemungkinan. Meskipun elektabilitas Presiden Jokowi kini menurut banyak survei masih tinggi, di atas 60 persen, capaian itu bukanlah suatu garansi untuk setahun ke depan. Indikatornya banyak, terakhir Basuki yang memiliki tingkat kepuasan di atas 50 persen hingga satu bulan sebelum Pilkada 2017, akhirnya kalah oleh Anies Baswedan, nama yang sebelumnya dianggap hanya pelengkap. 

Mundur ke belakang, pada Pilpres Langsung pertama, 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang partainya hanya mengantungi suara 6,7 persen di Pileg, pada akhirnya mampu memenangkan pemilihan melawan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang saat itu berstatus sebagai patahana. Kesimpulannya, momentum politik kerap datang sebagai kejutan, kehadirannya sangat menentukan dan bisa membalik keadaan dalam waktu cepat. 

Sekali lagi dalam politik semuanya mungkin. Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena memang politik menyediakan ruang kepada semua pihak untuk bersiasat. Selamat Tahun Baru 2018.


Tags
#ruang
#pilkada
#pilpres
#politik identitas
#zaenal a budiyono
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID