logo rilis
Proses sejak 2015, Dr Terawan Hadapi Sidang Berkali-kali
Kontributor
Elvi R
10 April 2018, 03:30 WIB
Proses sejak 2015, Dr Terawan Hadapi Sidang Berkali-kali
IDI Sampaikan Keterangan Resmi Terkait dr. Terawan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof DR dr Abdul Razak Thaha, MSc, Sp.G menyebutkan, sanksi terhadap dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad merupakan proses sidang etik yang dilakukan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) sejak 2015.

"Tahapan pertama MKEK melakukan pemeriksaan dan persidangan itu dilakukan sejak 2015 dan terus berproses hingga 2018," kata Prof. Razak di kantor PB IDI di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Dalam proses sidah Mahkamah Etik tersebut dr Terawan sudah dipanggil enam kali, dengan berkali-kali melakukan sidang.

"AD/ART menyatakan, MKEK memberikan keputusan berdasarkan hasil dari sidang-sidang mahkamah etik. Hasilnya itu pada bulan Januari 2018 kemudian diserahkan pada PB IDI bulan Februari 2018," ucapnya.

Hasil rekomendasi MKEK tersebut kemudian diberikan kepada PB IDI untuk dilakukan eksekusi.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB IDI menyebutkan, anggota yang bersangkutan mempunyai hak dibela oleh Badan Hukum, Pembelaan, dan Pembinaan IDI dalam suatu forum.

Forum pembelaan yang menghadirkan dr Terawan pun sudah dilakukan pada Jumat (6/4/2018) pekan lalu. Dari forum pembelaan tersebut terdapat temuan-temuan bukti pembelaan dari yang bersangkutan.

Namun PB IDI tidak langsung mengambil keputusan karena harus melakukan verifikasi dan membuktikan temuan-temuan yang ada.

"Banyak hal yang harus diverifikasi, banyak hal yang harus dilihat untuk mengimbangi sidang yang berlangsung demikian lama dan mengimbangi bukti-bukti pembelaan yang dilakukan oleh dr T," kata Prof Razak.

Dia mengatakan, PB IDI tidak akan mengambil risiko dengan memutuskan putusan yang gegabah. Dia menyebut PB IDI membutuhkan waktu untuk berproses guna memutuskan seadil-adilnya terhadap dr Terawan.

PB IDI pun menunda melaksanakan putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang merekomendasikan memberikan sanksi pemecatan dan pencabutan rekomendasi izin praktik dr Terawan karena keadaan tertentu.

Dengan penundaan tersebut, Ketua Umum PB IDI Prof dr Ilham Oetama Marsis Sp.OG menegaskan, dr Terawan masih terdaftar sebagai anggota IDI dan bisa melakukan praktik sebagaiamana biasanya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)