logo rilis
Proses Etik Ketua PN Medan, Ini Kata KPK 
Kontributor

30 Agustus 2018, 15:30 WIB
Proses Etik Ketua PN Medan, Ini Kata KPK 
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan bila Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) ingin melakukan pengecekan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan. 

Menurut Juru bicara KPK, Febri Diansyah pihaknya siap membantu Mahkamah Agung bila diperlukan informasi terkait dengan kasus.

"Jika Bawas MA membutuhkan informasi tentang Ketua atau Wakil Ketua PN yang dibawa KPK dan diperiksa kemarin, nanti tim Bawas bisa mengajukan permintaan informasi pada KPK. Agar dapat diketahui apakah ada atau tidak peristiwa-peristiwa yang mungkin dibutuhkan untuk penegakan etika hakim dan aturan internal lainnya di MA," kata Febri, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

KPK, lanjut Febri, mengapresiasi dengan langkah internal yang dilakukan oleh MA kepada pimpinan PN Medan, meskipun saat ini keduanya belum berstatus sebagai tersangka. 

KPK berharap, selain proses hukum pidana korupsi, ketegasan MA ke internal juga dilakukan agar masyarakat percaya MA serius berbenah.

"Penegakan etika internal yang dilakukan di institusi penegak hukum seperti ini perlu dilakukan secara serius. Agar menjadi pesan kuat bagi semua pihak bahwa ketika ada penegak hukum, khususnya hakim yang diduga melakukan korupsi, MA tidak resisten dan bahkan menyatakan komitmennya untuk lakukan pembersihan," tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menegaskan akan tetap melakukan proses kode etik kepada dua pimpinan di Pengadilan Negeri Medan yang ikut diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Baca: MA Proses Kode Etik Dua Hakim PN Medan

Keduanya yang dimaksud ialah Ketua PN Medan, Marsuddi Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo.

"Saya menyangkan dua pimpinan pengadilan kalau ini betul-betul baru 2 yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu  painitera dan hakim ad hoc tipikor, yang lain masih proses, tapi badan pengawas MA sudah turun ke bawah walau belum jadi tersangka tapi dari pelangaran kode etik tetap diterapkan," kata Juru Bicara MA Suhadi, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Ia menyampaikan, hal ini dilakukan karena ada peraturan yang mengharuskan bila terjadi sesuatu meskipun di bawahnya, maka pimpinan harus bertanggung jawab secara langsung. 

Hal ini seperti termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

"Tanggung jawab atasan langsung sudah disampaikan. Perma Nomor 8 menyebutkan atasan langsung harus mengawasi bawahan-bawahannya," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, meski Ketua PN Medan Marsuddi Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo ikut diamankan oleh tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, keduanya tidak ditetapkan sebagai tersangka. 

Dari hasil OTT kemarin, KPK hanya menetapkan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan, Merry Purba (MP) dan seorang panitera pengganti PN Medan, Helpandi sebagai tersangka.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID