logo rilis
Presiden Minta Omnibus Law Dikebut 100 Hari, Demokrat: Mending Tidak Tanda Tangan!
Kontributor
Nailin In Saroh
28 Februari 2020, 19:30 WIB
Presiden Minta Omnibus Law Dikebut 100 Hari, Demokrat: Mending Tidak Tanda Tangan!
Politisi Demokrat, Bambang Purwanto. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Demokrat Bambang Purwanto mengaku keberatan atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR yang meminta menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dalam 100 hari kerja.

Sebab kata Bambang, RUU tersebut menyatukan berbagai pasal dalam UU yang jumlahnya 79 UU dengan 1.244 Pasal. Sejumlah beleid itu akan direvisi untuk memangkas aturan yang selama ini menghambat masuknya investasi ke Tanah Air.

"Yang jelas kami kritisi pasal per pasal karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, dan tidak harus 100 hari selesai, mending kami tidak tanda tangan! Sekian ribu pasal, halamannya 2000 sekian. Memangnya kita robot! ," tegas Bambang Purwanto kepada wartawan, Jumat (28/2/2020).

Bambang mengkhawatirkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang draf dan naskah akademiknya sudah diserahkan pemerintah kepada DPR pekan lalu dapat menimbulkan masalah baru. Seperti penghapusan Upah Minimum Regional (UMR). 

"Sistem outsourcing masih diberlakukan dan upah kerja dibayar berdasarkan jam kerja adalah sederet masalah yang menurutnya tak boleh dinafikan," tuturnya. 

Anggota komisi IV DPR RI ini menilai ketentuan tersebut sangat rentan di permainkan oleh perusahaan. "Sebenarnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah bagus. Di situ tenaga kerja sebagai mitra yang dilindungi. Bukan budak," jelasnya. 

Legislator Kalimantan Tengah ini juga tidak setuju dengan alasan Presiden Jokowi mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk memperbaiki perekonomian nasional yang sedang menurun. "Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perekonomian tidak masalah, ekonomi tumbuh baik. Zaman sekarang ekonomi tidak baik UU nya dirubah. Ini kan tanda tanya besar," katanya. 

Presiden Jokowi, menurut dia, juga harus memikirkan nasib masyarakat dibawah akibat pemerintahannya yang terlalu fokus pada bidang ekonomi. Sementara bidang yang lainnya diabaikan. 

Padahal, menurut Bambang, stabilitas nasional di bidang sosial, politik, hukum, keamanan, juga perlu dipikirkan secara serius.

"Nasib masyarakat dibawah ini dipikirkan. Sekarang semua subsidi dihapuskan. Mati masyarakat," pungkasnya. 

Berbeda dengan Bambang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad justru mengatakan DPR optimis bisa menyelesaikan pembahasan dua RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Fasilitas Perpajakan dalam waktu 100 hari.

Menurut Dasco, sepanjang pemerintah dan DPR aktif membahasnya, maka Omnibus Law dapat rampung sesuai target.

"Saya pikir apa yang disampaikan presiden (target 100 hari rampung Omnibus Law) bukan hal mustahil," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1).




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID