Home » Peristiwa » Nasional

Praktisi Hukum: KPK Jangan Takut Tersangkakan Kembali Setya Novanto

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) tampak sehat usai sakit selama kurang lebih dua minggu di RS Premier Jatinegara. Novanto bersiap untuk memimpin rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10/2017). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Praktisi hukum dari Jakarta Erick Antariksa menegaskan bahwa KPK tidak perlu takut untuk menjerat kembali Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, meski kuasa hukum yang bersangkutan mengancam akan melaporkan KPK ke Polri bila kliennya dijadikan tersangka lagi.

"KPK tidak perlu takut, karena kalau SN melaporkan KPK ke Polri, maka KPK bisa melaporkan balik untuk SN terkait laporan palsu," katanya Kamis, (12/10/2017) menanggapi pernyataan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi mengancam akan mengambil langkah hukum jika KPK tetap mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk kliennya sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Baginya, kliennya itu sudah bebas setelah Hakim Tunggal Praperadilan Chepy Iskandar memutuskan menggugurkan statusnya sebagai tersangka korupsi e-KTP.

"Keputusan Hakim Chepy itu tidak bisa diganggu gugat, karena itu penetapan kembali klien kami sebagai tersangka jelas melanggar Pasal 216 KUHP. Pasal itu menyatakan tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi putusan sesuai ketentuan undang-undang. KPK juga bisa dijerat dengan Pasal 220 KUHP karena telah mengadukan suatu tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan," katanya.

Menurut Erick Antariksa, KPK berwenang mengusut keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP itu sesuai amanat UU Tipikor. Apalagi Mahkamah Agung (MA) juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa KPK tetap berwenang mengusut keterlibatan Novanto, walaupun yang bersangkutan sudah menang praperadilan.

"Jadi, tidak ada tindak pidana yang dilakukan KPK, karena itu bila SN melaporkan KPK ke Polisi, maka SN bisa dilaporkan balik oleh KPK dengan menggunakan pasal Laporan Palsu," kata Erick.

Menurutnya, kuasa hukum Novanto mungkin lupa bila pada KUHP, khususnya Pasal 317 dan 220 tentang Laporan Palsu.

Kalau seseorang melaporkan sebuah tindakan pidana, padahal ternyata sebenarnya tidak ada perbuatan pidana yang dilaporkannya tersebut, maka laporan itu dikategorikan laporan palsu.

"Nah, kedua pasal ini bisa dengan mudah digunakan oleh KPK untuk melaporkan balik SN dengan dugaan tindak pidana Laporan Palsu. Hal itu karena KPK menjadikan SN sebagai tersangka itu berdasarkan kewenangan UU," katanya.

Apalagi, MA juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa putusan Praperadilan tidak menghilangkan hak KPK untuk kembali mendudukkan SN sebagai tersangka.

"Pasal KUHP tentang Laporan Palsu itu lumayan berat ancaman hukumannya. Pasal 317 mengancam dengan hukuman pidana penjara sampai empat tahun. Jadi, SN sebaiknya berhitung ulang mengenai ancamannya, khususnya terhadap KPK," katanya.

Editor Eroby JF
Sumber ANTARA

Tags:

KPKSetya NovantoKorupsi e-KTPe-KTP