logo rilis
PPP Bantah Ma'ruf Amin Langgar UU Pemilu Karena Rangkap Jabatan
Kontributor
Nailin In Saroh
11 Juni 2019, 21:15 WIB
PPP Bantah Ma'ruf Amin Langgar UU Pemilu Karena Rangkap Jabatan
Sekjen PPP Arsul Sani

RILIS.ID, Jakarta— Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah tudingan Tim Hukum Paslon 02 Prabowo-Sandi yang menyebut Ma'ruf Amin melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tim Hukum BPN mempermasalahkan jabatan cawapres Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua Bank ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pemilu.

Menurut Arsul, Tim Hukum Prabowo-Sandi terlalu mengada-ngada dan tuduhan itu tidak mendasar.

"Yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Untuk itu, Arsul meminta agar Tim Hukum Paslon 02 membaca dulu secara benar UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikaitkan dg Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, kata dia, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD). Berarti, unsurnya, pertama, badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD.

Sebelumnya, Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebutkan, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin bisa didiskualifikasi karena masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto yang menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin telah melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bambang Widjojanto memperbaiki berkas permohonan satu rangkap dan daftar alat bukti satu rangkap di MK. Dalam keterangannya, alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155.

Satu di antara sejumlah argumentasi yang ia masukan dalam revisi tersebut adalah mengenai status jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin di dua bank sampai sekarang.

Sementara, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan merasa lembaganya telah cermat saat memeriksa semua persyaratan administratif pendaftaran capres-cawapres hingga akhirnya KPU menetapkan seluruh capres-cawapres telah memenuhi syarat, termasuk Ma'ruf Amin.

"Prinsipnya KPU telah bekerja cermat memeriksa persyaratan paslon, hasilnya semua paslon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peratuan undang-undang," jelas Wahyu kepada wartawan, Selasa (11/6).




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID