Home » Peristiwa » Daerah

PPDB Online Picu Pungli di Medan

print this page Rabu, 27/12/2017 | 12:59

Siswa sedang melakukan bazar. FOTO: Humas Kemendikbud.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonsia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung mengatakan, penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring atau online di Medan menjadi pemantik adanya pungutan liar (pungli).

Padahal, katanya, kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi pungutan liar. Ketidaksiapan dari pemangku kebijakan di daerah menjadikan PPDB online rentan kecurangan.

"Kisruh pelaksanaan PPDB online di Sumatera Utara, khususnya kota Medan, bermula dari tidak konsistennya Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam melaksanakan ketentuan PPDB online. Hasil seleksi PPDB online seharusnya diumumkan pada tanggal 22 Juni 2017, sayangnya pengumuman ini baru terlaksana pada tanggal 24 Juni 2014, tidak melalui jaringan tetapi secara manual atau print out di masing-masing sekolah. Anehnya lagi, ada penambahan jumlah siswa di masing-masing sekolah dengan jumlah yang beragam. Ketidakkonsistenan ini telah membuka peluang bagi sekolah-sekolah untuk kemudian melakukan penerimaan di luar jalur PPDB online," jelas Fahriza kepada rilis.id, di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Fahriza menyebut, harus ada harus ada penyelesaian jangka pendek untuk kisruh PPDB oline di Medan. Hal ini karena kisruh PPDB online berdampak pada aspek lain.

"Kemarin anak-anak kelas X belum terima rapor, imbas dari PPDB online," katanya.

Untuk itu, kata Fahriza, FSGI merekomendasikan beberapa penyelesaian terkait PPDB online di Medan. Diantaranya adalah secara prinsip, FSGI setuju bahwa anak-anak yang masuk ke sekolah di luar jalur yang telah ditentukan harus dikeluarkan dari sekolah dengan cara-cara yang manusiawi serta memerhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Atas dasar prinsip tersebut juga, FSGI meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Sekolah SMA N 13 Medan untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi dan intimidasi terhadap anak-anak yang lulus lewat jalur PPDB online.

FSGI juga meminta kepada pihak-pihak terkait agar memberikan sanksi dan hukuman kepada siapa saja pihak yang terlibat. Sanksi tidak terkecuali kepada oknum yang ada di Dinas Pendidikan Sumatera Utara, bukan hanya kepada orang tua dan anak yang masuk di luar jalur PPDB online, baik pada kasus SMA N 2 Medan maupun pada kasus SMA N 13 Medan.

Untuk SMA N 13 Medan, harus memastikan bahwa siswa yang masuk melalui jalur PPDB online memperoleh haknya sebagai peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah yang bersangkutan.

"Tidak lupa kami meminta kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) melalui Irjen Kemendikbud agar melakukan investigasi secara komprehensif mengingat bahwa kasus ini juga, patut diduga, terjadi pada SMA Negeri lainnya di Kota Medan," ujar Fariza.

"Pada kasus SMAN 2 Medan seharusnya tidak hanya berhenti pada pengeluaran siswa dan pengembalian uang suap. Tetapi pihak yang memberi dan menerima suap seharusnya mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang diperbuatnya," imbuhnya.

Penulis Elvi R

Tags:

PPDB onlinePungliFSGI