logo rilis
Potensi Perpecahan Partai Koalisi Jokowi Sangat Besar, Ini Penyebabnya
Kontributor
Yayat R Cipasang
27 Mei 2018, 22:39 WIB
Potensi Perpecahan Partai Koalisi Jokowi Sangat Besar, Ini Penyebabnya
ILUSTRASI: Hafiz

RILIS.ID, Jakarta— Potensi perpecahan partai politik dalam proses pencalonan wakil presiden yang diusung untuk mendampingi Presiden Joko Widodo cukup besar. Untuk menghindari konflik, friksi serta perpecahan, maka mekanisme internal partai harus digunakan untuk memutuskan figur yang akan dicalonkan.

"Saya mengamati persaingan untuk mendapatkan posisi cawapres sangat tinggi, sementara sinyal dari Presiden Jokowi akan memilih siapa belum jelas," ujar anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Anwar Arifin ketika berbicara dalam diskusi bertema "Koalisi Elite vs Kader: Pencapresan dan Ancaman Perpecahan Parpol" di Menteng Jakarta, Minggu (27/5/2018) petang.

Karena itu, kata Anwar Arifin, secara internal partai harus melakukan proses yang transparan dan demokratis.

"Kalau di Golkar, saya usulkan digelar rapat pimpinan nasional," katanya.

Diskusi juga menampilkan narasumber Direktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatullah, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Direktur LIMA Ray Rangkuti dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad selaku pelaksana diskusi.

Anwar Arifin menegaskan, tidak sulit bagi Golkar untuk segera menggelar rapimnas dan mendengarkan suara-suara DPD I dan II guna menjaring figur yang layak dan pantas untuk menjadi cawapres.

Anwar Arifin menyatakan, tujuan rapimnas adalah untuk menjaga kekompakan atau soliditas partai. Hal itu karena belum ada sinyal yang jelas dari Presiden Jokowi sehingga rapimnas bisa memutuskan tiga-lima nama, baik figur muda maupun senior.

"Kalau saat ini Ketua Umum (DPP Golkar) Airlangga Hartarto digadang gadang sebagai cawapres boleh saja, itu masih bersifat pribadi. Tapi dalam pencalonan wakil presiden kan bukan urusan pribadi," katanya.

Ini merupakan urusan partai dan menyangkut masa depan partai sehingga prosesnya harus demokratis dan terbuka.

"Maka rapimnas adalah yang terbaik sehingga suara-suara yang berbeda bisa disatukan dan jika sudah diputuskan, semua harus patuh," kata Anwar Arifin yang beberapa periode menjadi anggota DPR RI.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)