logo rilis
Politisi Ulama
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
13 Agustus 2018, 15:49 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Politisi Ulama
ILUSTRASI: Hafiz

POLITISI adalah para pengendali, pengatur, atau penata negara. Dalam teori politik sekuler, orientasi penataan ini sangat umum, yakni mewujudkan kebaikan bersama (common goods). Masalahnya, dalam negara yang di dalamnya terdapat masyarakat berpaham religius, bisa saja terjadi kontradiksi antara kebaikan versi manusia dengan kebaikan versia ajaran agama yang bersumber dari Tuhan. 

Sesuatu yang baik berdasarkan ajaran Tuhan tidak lain adalah kebenaran. Yang benar itulah yang harus dianggap baik.  Dengan kata lain, kebenaran yang berasal dari Tuhan, bisa saja berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan kebaikan versi manusia. Baik, menurut kebanyakan orang sekalipun, belum tentu benar menurut ajaran Tuhan. Sebab, manusia seringkali salah duga dengan menganggap sesuatu adalah baik, padahal sesungguhnya tidak benar menurut ajaran Tuhan. 

Sebaliknya menganggap sesuatu adalah tidak baik, padahal sesungguhnya itulah yang benar menurut ajaran Tuhan. 

Kebenaran tidak bisa ditentukan oleh kekuatan numerik. Sebagai sebuah ilustrasi sederhana, bumi bulat atau datar, tidak bisa ditentukan oleh jumlah suara mana yang terbanyak atau voting. 

Ekstremnya, walaupun kebenaran itu dinyatakan oleh hanya satu orang, sementara keseluruhan yang lain mengatakan yang sebaliknya, maka kebenaran tentang bulat atau datar bumi itu tetaplah kebenaran. Contoh konkret, ketika mayoritas anggota kongres Amerika Serikat menerima LGBT dan membuat undang-undang khusus untuk kaum yang oleh ajaran agama sebagai tidak hanya penyimpangan perilaku, tetapi juga dosa besar, bukan berarti LGBT itu adalah perilaku yang benar. 

Benar yang seringkali dianggap tidak baik, sesungguhnya bukan pada substansinya, tetapi lebih pada cara melakukannya. Karena itulah, kebenaran harus disampaikan, diperjuangkan, dan dilakukan dengan cara-cara yang baik. 

Yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran dari Tuhan adalah orang-orang berilmu (baca: ulama). Mereka adalah pembaca sejati. Dengan membaca, mereka bisa menarik logika-logika dalam ajaran sebagai kebenaran. Ilmu memberikan kepastian, karena merupakan ketetapan dari Tuhan. Ini bisa dirunut dari istilah logika yang berasal dari kata logos yang sering diartikan dengan ilmu. 

Karena itulah muncul berbagai disiplin ilmu dengan kata logos di belakangnya, biologi (ilmu tentang mahkhluk hidup), geologi (ilmu tentang bumi), dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah bahwa sesungguhnya makna asli logos adalah firman Tuhan. Jadi, paradigma paling awal dalam tradisi keilmuan telah mengkonstruksi pandangan bahwa ilmu adalah yang bersumber dari Tuhan. 

Hanya orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam membaca firman Tuhanlah yang akan mendapatkan ilmu atau kebenaran. Firman sesungguhnya juga mewujud pada seluruh alam. Karena sangat besarnya alam semesta--bahkan ada realitas di balik alam semesta yang tak terlihat--yang karena itu sulit dipahami, Tuhan mengirimkan utusan yang menyampaikan wahyu sebagai panduan untuk mempermudah pemahaman. Ia menyampaikan informasi tentang yang tak nampak untuk menguji kekuatan pikiran dan sekaligus juga ketundukan. 

Dalam ajaran para pembawa risalah itu, yang tetap sulit dipahami karena tidak tercerap panca indera, dimasukkan dalam wilayah iman. Iman yang kuat sesungguhnya bisa dicapai dengan logika yang kuat dengan tanpa kesombongan.  

Melalui wahyu itu, tata nilai dibangun. Para ilmuan mestilah melakukan pembacaan secara literal kepada teks untuk menangkap tata nilai yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak cukup hanya berilmu, tetapi juga mengamalkan. Ilmu tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan, tetapi juga harus diamalkan secara nyata dalam kehidupan. 

Dengan pengamalan itu, para ulama memiliki pengalaman praktis dan manfaatnya bagis kehidupan. Karena itu, mereka memiliki panggilan untuk mentransformasikannya dalam kebijakan-kebijakan politik. Dengan adanya kebijakan-kebijakan politik yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka masyarakat yang terbangun adalah masyarakat yang diridlai dan terhindar dari kemurkaan Tuhan. 

Karena itulah, politik seharusnya dikuasai oleh para pemilik ilmu pengetahuan dan pengamalnya secara konsisten, agar mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan politik yang benar, bukan yang bersumber dari kepentingan-kepentingan jangka pendek akibat hawa nafsu yang lebih dominan. 

Pemimpin negara idealnya adalah pemimpin shalat. Sebab, pemimpin shalat bukanlah orang sembarangan. Nabi memberikan kriteria pemimpin shalat, yaitu yang terbaik dalam bacaan. Bacaan bukan berarti sekadar bacaan, tetapi tentu saja juga pemahaman. Karena makna hakiki membaca adalah memahami. Nabi senantiasa memimpin shalat, karena beliau tentu saja yang terbaik dalam bacaan. 

Dan ketika Nabi Muhammad berhalangan, Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya dan kemudian diangkat oleh para sahabat melalui sebuah permusyawaratan sebagai pengganti (khalifah)nya. Kriteria kepemimpinan inilah yang menyebabkan pada zaman Nabi dan para penggantinya yang lurus, tidak ada dikotomi antara ulama dengan umara. Justru umara adalah mereka yang memiliki pemahaman terbaik kepada agama. 

Sebab, pemahaman itu sangat diperlukan untuk memutuskan segala permasalahan negara sesuai dengan logika Tuhan, bukan keinginan manusia. Ide tentang politisi ulama ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Para filsuf Yunani juga telah menggagas tentang perlunya raja filsuf.

Bukan berarti bahwa Nabi tidak memikirkan tentang keperluan teknis lain, misalnya tentang dukungan kelompok yang kuat. Tentang itu, Nabi secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan itu berasal dari Quraisy. Pernyataan ini mestilah dipahami secara kontekstual bahwa seorang pemimpin harus memiliki dukungan yang kuat agar terwujud stabilitas politik yang baik. 

Sebab, dalam konteks ketika Nabi menyatakannya, Quraisy adalah sebuah entitas politik yang paling disegani dan mendominasi. Dalam konteks masa kini, dengan sistem multipartai, juga keterwakilan di lembaga legislatif sebagai entitas yang bisa menjadi pendukung dan juga oposan, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan dukungan di dalamnya, agar keinginan untuk membangun dan mengimplementasikan kebijakan politik mendapatkan dukungan yang cukup.

Akhirnya, seorang pemimpin haruslah memiliki pemahaman umum yang baik, sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan secara tepat ketika para pembantunya mengajukan berbagai pertimbangan yang didasarkan pada disiplin-disiplin keilmuan yang berbeda-beda. 

Dengan kemampuan itu, ia bisa mengetahui dengan baik apa implikasi dari kebijakan politik yang ia pilih. Dengan demikian, ia akan terhindar dari ucapan-ucapan atau perilaku yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan senyatanya. 

Sebab, ketidaksesuaian itu akan menyebabkan keraguan publik tentang kapasitas sebagai pengambil kebijakan besar yang tentu saja memiliki implikasi sangat besar juga kepada negara dengan keseluruhan warganya. Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID