logo rilis

Politisi Profetik
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
09 Mei 2018, 17:55 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Politisi Profetik
ILUSTRASI: Hafiz

POLITISI memiliki tugas sangat penting untuk membangun negara agar menjadi baik dan terus menjadi lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah standar kebaikan tidaklah sama. Masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu, bisa saja memandang segala sesuatu yang dianggap kebaikan dan kebenaran oleh masyarakat dalam ruang yang lain dalam waktu yang sama atau juga yang lain sebagai keburukan dan kekeliruan. 

Demikian pula sebaliknya. Masyarakat yang mengandalkan pikiran semata, akan menghasilkan ukuran kebaikan dan kebenaran yang berbeda-beda. Contoh yang paling nyata adalah Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu masih menganggap bahwa lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) adalah bentuk perilaku menyimpang. Namun, pandangan tersebut, menjelang akhir pemerintahan Obama, berubah dan memberikan ruang yang sama kepada kaum LGBT di negeri Paman Sam itu. 

Karena itu, untuk menyelenggarakan negara, diperlukan politisi yang mampu memahami pesan-pesan Allah dan kemudian menjadikannya sebagai sumber untuk membangun kebaikan bersama. Anggapan kebaikan harus didasarkan kepada kebenaran yang bersumber dari panduan firman Allah, apalagi untuk hal-hal yang sudah dinyatakan dengan tegas dan menjadi kebenaran mutlak. Itulah yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, baik mereka tidak memiliki kekuasaan formal maupun terutama yang memiliki kekuasaan politik formal, seperti Nabi Daud As., Nabi Sulaiman As., dan Nabi Muhammad Saw. 

Mereka menggunakan kekuasaan yang ada pada mereka untuk mentransformasikan ajaran-ajaran Allah dalam kitab yang diberikan kepada mereka. Di dalam kitab-kitab yang mereka terima, para pemimpin tersebut diingatkan agar menerapkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan jangan sekali-sekali mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab, hawa nafsu akan mengantarkan kepada aturan main yang tidak lempang (Shad: 26) dan menjauhkan kehidupan kebaikan hakiki dan menjadi jalan untuk mencapai kemakmuran. 

Namun, bukan berarti bahwa para pemimpin politik yang mengemban misi kenabian dan risalah tidak hidup bersama dengan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang mereka bawa dan sampaikan. Dalam sejarah, para pemimpin profetik selalu bisa memberikan toleransi kepada siapa pun yang telah diingatkan untuk menerima kebenaran yang mereka sampaikan. Walaupun sesungguhnya mereka sangat berambisi (harish, al-Taubah: 128) agar seluruh umat mereka memiliki paradigma, sikap, dan perilaku hidup yang benar, tetapi mereka harus menerima kenyataan bahwa tugas mereka sesungguhnya hanyalah menyampaikan pesan-pesan Tuhan (Ali Imran: 20, al-Maidah: 99, dll). Mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan (al-Baqarah: 256) dan memberikan petunjuk (al-Qashash: 56).

Dalam konteks Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, politisi profetik sesungguhnya adalah sebuah keharusan. Sebab, keseluruhan sila dalam Pancasila sesungguhnya tidak akan bisa diderivasikan dalam produk-produk kebijakan politik kenegaraan, kecuali oleh mereka yang benar-benar memiliki visi profetik tersebut. 

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, keadaban, persatuan, hikmah, musyawarah, dan keadilan sosial, tidak mungkin bisa ditangkap apinya, kecuali oleh mereka yang benar-benar memahami agama dengan baik. Dalam praktek bernegara di Indonesia, seluruh pejabat negara, pada saat dilantik selalu disumpah dengan menggunakan kitab suci agama. Ini sesungguhnya merupakan cara agar mereka menjalankan peran politik profetik. Sumpah dengan naungan kitab suci dimaksudkan agar mereka tidak menggunakan jabatan yang ada di tangan mereka untuk menyeleweng, baik untuk kepentingan diri, keluarga, maupun kelompok sendiri dan merugikan pihak lain.

Tingkat penyelewengan kekuasaan yang  terbilang masih sangat tinggi di Indonesia, menjadi indikator bahwa sesungguhnya banyak penyelenggara negara yang tidak memenuhi kriteria sebagai politisi profetik. Sebaliknya, mereka adalah politisi hipokrit yang menjadikan agama dan sumpah mereka hanya sabagai tameng belaka. Bahkan, tidak jarang mereka menggunakan jabatan mereka yang mestinya untuk membantu rakyat banyak, untuk menghalang-halangi mereka menuju kepada kemakmuran dan ridla Allah Swt. Padahal kemerdekaan negara ini dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai “berkat rahmat Allah Swt”. Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID