logo rilis
Politisi Pindah Partai, Ini Tiga Dampak Negatifnya
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
21 Juli 2018, 06:30 WIB
Politisi Pindah Partai, Ini Tiga Dampak Negatifnya
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Zaenal A Budiyono, menyebut, ada tiga dampak negatif dari mudahnya politisi yang pindah partai politik (parpol) untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI.

Dampak negatif yang pertama yaitu, terjadinya pendangkalan ideologi parpol terhadap para anggota atau kader-kadernya tersebut. 

"Kalau politisi dengan mudah loncat pagar, patut diduga tidak terjadi internalisasi dan ideologisasi ke para politisi di partai tersebut. Ini berbahaya, karena yang lahir adalah politisi kanan kiri oke yang tidak paham politik," kata Zaenal kepada rilis.id, Sabtu (21/7/2018). 

Yang kedua, lanjut Zaenal, fenomena transfer politisi itu juga menjadi menunjukkan kegagalan parpol dalam melakukan pendidikan politik dan kederisasi. 

Padahal, lanjut dia, pendidikan politik dan kaderisasi itu penting dilakukan oleh parpol dalam proses demokrasi. 

"Jika dua fungsi ini berjalan, maka tak perlu mendatangkan 'pemain asing' untuk mengatrol imej partai dan merebut suara," lanjutnya. 

Sementara yang ketiga, ujar Zaenal, banyaknya politisi yang pindah partai juga menunjukkan tingginya biaya politik bagi yang ingin menjadi anggota DPR RI. 

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu yang merusak tatanan demokrasi dalam jangka panjang. 

"Solusinya ke depan, perlu revisi undang-undang baru yang isinya bisa menekan biaya politik. Karena mutiara-mutiara cemerlang akan layu kalau handycap finansial terus jadi kendala. Imbasnya politik kita akan menuju oligarki dan korupsi politik," ujar Zaenal.

Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia itu menambahkan, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. 

Sehingga, ungkap dia, seharusnya Indonesia bisa menjadi cintoh bagi banyak negara dunia ketiga dalam membangun demokrasi.

"Kuncinya terletak di elite politik, apakah mereka memiliki komitmen untuk penguatan demokrasi, atau lebih mementingkan suara dan target jangka pendek lainnya," pungkasnya. 

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)