logo rilis
Politisi PAN Sebut Kritik Amien Rais Berdasarkan Data Aduan
Kontributor
Afid Baroroh
21 Maret 2018, 20:56 WIB
Politisi PAN Sebut Kritik Amien Rais Berdasarkan Data Aduan
Amien Rais. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Hatta, membenarkan kritik Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, terkait pembohongan program sertifikasi tanah atas kebijakan Presiden Joko Widodo.  

"Pak Amien mengatakan ngibul itu benar. Karena ada data kasus sertifikasi tanah yang masuk di Komisi II," kata Hatta di Jakarta, Rabu (21/3/2018). 

Menurutnya, laporan yang masuk ke Kmisi II DPR setiap bulanya bisa mencapai 50 sampai 60 laporan. Jika ditotal dari bulan Juni 2017 sampai Februari 2018, permasalahan pertanahan mencapai 345 laporan.  

"Kami baru saja menyelesaikan rapat permasalahan pertanahan di BPN dan kami baru mau memberikan kado kepada mereka bahwa ada 345 kasus aduan pertanahan yang masuk ke DPR. Itu selama Juni 2017 sampai Fabruari 2018 kemarin," ujarnya.  

Ia menambahkan, laporannya pun bervariasi. Mulai dari sengketa pertanahan antartetangga, perusahaan dan pengembang, pengembang dan masyarakat. Lebih parah lagi, ada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengakuisisi tanah masyarakat.  

"Bahkan sampai kepada BUMN. Jadi, ini sangat banyak sekali perusahaan BUMN yang mengambil hak rakyat. Aneh sekali republik ini. Ada perusahaan negara yang dibiayai oleh negara, tetapi mengakuisisi tanah masyarakat," katanya. 

Dengan kondisi demikian, dia membenarkan kritik Amien Rais tentang sertifikasi tanah oleh Presiden Jokowi tersebut. Sebab menurutnya, problem pertanahan itu benar-benar terjadi dan tidak bisa dipungkiri lagi. 

Pemerintah, kata dia, seharusnya menyelesaikan permasalahan sengketa tanah terlebih dahulu, kemudian membagikan sertifikat tanah. Dia juga menilai, kebijakan pembagian sertifikat tanah kurang mampu menyelesaikan masalah.  

"Komisi II sering mendapat aduan dan itu tidak terselesaikan sampai sekarang. BPN juga give up karena ini harus membutuhkan decision maker yang lebih tinggi, yakni Presiden. Ketimpangan si kaya dan si miskin inilah yang harusnya diselesaikan lebih dahulu," paparnya.  

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)