logo rilis
Politisi PAN: Pemerintah Keliru Terapkan Reforma Agraria
Kontributor
Afid Baroroh
21 Maret 2018, 19:40 WIB
Politisi PAN: Pemerintah Keliru Terapkan Reforma Agraria
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Hatta. FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Hatta, menyatakan pemerintah keliru dalam menerapakan land reform atau reforma agraria.

Seharusnya, kata dia, negara mampu mengambil celah dari sengketa agraria.  

"Keliru menurut saya land reform tidak harus pembagian sertifikat. penyelesaian kasus-kasus pertanahan itu yang utama," kata Hatta dalam diskusi ‘Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria?’ di Jakarta, Rabu (21/3/2018). 

Pernyataan itu ia utarakan, dengan memberi contoh negara-negara yang berhasil melakukan reforma agraria. Misalnya, Jepang dan Korea.

Negara tersebut menurutnya, melakukannya dengan membeli kembali tanah sengketa yang dikuasai perusahaan. Kemudian, memberikannya kepada rakyat dengan model cicilan.

Namun, rakyat mengansur tanah tersebut dengan cicilan harga yang murah. 

"Jadi, dibeli dulu oleh negara kemudian rakyat bisa beli kepada negara dengan harga murah dengan sistem yang bervariasi," tuturnya.  

Hal ini dilakukan, ia menilai, sebagai upaya win win solution untuk pengembang atau perusahaan agar tidak terlalu banyak dirugikan. Namun, juga tidak merugikan rakyat dan mereka juga mendapatkan haknya. 

Reforma agraria di Indonesia, menurutnya tidak akan berhasil tanpa menyelesaikan kasus pertanahan. Karenanya, harus diselesaikan terlebih dahulu kasus tersebut.  

Sebab pada kenyataannya, ungkap dia, di antara sekian banyak tanah yang dimiliki oleh pengembang, baik perusahaan besar maupun perusahaan menengah, itu sedikit banyak mengambil hak masyarakat. 

"Seharusnya itu ditata dulu. Sehingga hak-hak masyarakat itu bisa lebih diperjelas. Hak masyarakat harus dikembalikan lagi ke masyarakat," katanya.

Negara, sebut dia, seharusnya mampu masuk ke dalam celah itu untuk menyelesaikan masalah agraria. Di situlah fungsi dari land reform. 

"Di situlah fungsi negara masuk daripada celah itu. Kalau tidak ada celah yang mana negara dapat berperan masuk ke dalamnya, maka tidak akan selesai," pungkasnya.  

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)