logo rilis
Politisi Malaysia Kecam Kegagalan Internasional Atasi Krisis Rohingya
Kontributor
Syahrain F.
06 Mei 2018, 19:31 WIB
Politisi Malaysia Kecam Kegagalan Internasional Atasi Krisis Rohingya
Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar. FOTO: Ist

RILIS.ID, Cologne— Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar mengecam kekuatan internasional yang gagal menghentikan kebijakan "pembersihan etnis" rezim Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

"Myanmar tahu mereka dilindungi kekuatan mayor, seperti Cina, Rusia," kata Syed Hamid, dalam wawancara eksklusif dengan kantor berita Anadolu Agency.

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750.000 pengungsi--di mana sebagian besar anak-anak dan perempuan--melarikan diri dari ke Bangladesh ketika pasukan Myanmar melancarkan tindakan brutal terhadap komunitas Muslim minoritas, menurut Amnesty International.

Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di negara bagian Rakhine sejak 25 Agustus hingga 24 September, menurut Doctors Without Borders.

Dalam laporan yang terbit 12 Desember, organisasi kemanusiaan global mengatakan kematian 71,7 persen atau 6.700 warga Rohingya disebabkan oleh kekerasan. Termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Albar, utusan khusus Organisasi Urusan Islam untuk Myanmar antara 2014 dan 2017 menekankan bahwa pasukan rezim melakukan kejahatan kemanusiaan.

"Ada konsensus bahwa terdapat kejahatan kemanusiaan, ada pembersihan etnis, ada genosida, ini memenuhi semua syarat hukum, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.

Serukan Tekanan Internasional
Albar menyerukan perlu lebih banyak tekanan internasional agar rezim Myanmar mengakhiri kebijakan opresifnya, dan memastikan keamanan warga Rohingya.

"Kami mencoba untuk memengaruhi dan memastikan itu selalu ada di agenda global, agenda regional, dan juga agenda nasional," katanya.

Albar menyambut baik kunjungan delegasi Dewan Keamanan PBB ke Myanmar baru-baru ini, tetapi dia kecewa pada hasil pembicaraan dengan pihak berwenang Myanmar.

“Mereka mengatakan bahwa mereka akan membantu Myanmar untuk menyelidiki. Myanmar adalah pelaku kejahatan. Bagaimana bisa Anda ingin Myanmar menyelidiki, itu seharusnya badan independen,” dia menekankan.

Rohingya, yang digambarkan PBB sebagai orang-orang paling teraniaya di dunia, menghadapi ancaman meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan--termasuk bayi dan anak kecil--pemukulan brutal, dan penghilangan oleh personel keamanan. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan.

Albar mengusulkan pengerahan pasukan PBB di Rakhine untuk memastikan warga Rohingya dapat tinggal di daerah aman, tanpa rasa takut dari kekejaman baru.

Dia mengatakan, pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga harus dapat kembali ke kampung halamannya. Dia menekankan bahwa Myanmar harus memberikan mereka hak kewarganegaraan penuh.


500
komentar (0)