logo rilis
Politisi Golkar Ini Dituntut 6 Tahun Penjara
Kontributor
Tari Oktaviani
09 Mei 2018, 20:30 WIB
Politisi Golkar Ini Dituntut 6 Tahun Penjara
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha dituntut enam tahun penjara. Pasalnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, dia terbukti telah menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono untuk membebaskan ibunya dari perkara.

Selain tuntutan enam tahun penjara, Moha juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta dengan subsider dua bulan kurungan. 

"Menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan, menyatakan terdakwa Aditya Anugrah Moha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa penuntut umum pada KPK, Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Jaksa. Pertimbangan yang memberatkan yaitu karena perbuatan Aditya dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang gencar dalam pemberantasan korupsi. 

Selain itu, Moha yang merupakan anggota DPR dinilai tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Terlebih, suap yang diberikan Aditya kepada Sudiwardono juga menciderai proses penegakan hukum di Indonesia. 

"Sementara itu, hal yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama persidangan," kata jaksa.

Dalam kasus ini Moha didakwa menyuap bekas Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono SGD120 ribu. Suap itu bertujuan memengaruhi putusan hakim agar memenangkan banding ibunya, Marlina Moha Siahaan.

Suap yang diberikan Aditya berkaitan putusan perkara mantan Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha, yang juga merupakan ibu kandung Aditya Moha. Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Manado, Marlina divonis bersalah dalam kasus korupsi TPAPD Bolaang dan dihukum 5 tahun penjara. Majelis hakim saat itu langsung memerintahkan Marlina ditahan.

Aditya dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)