logo rilis

Politisi Gerindra Ini Akan Kembalikan THR dan Gaji ke-13, jika...
Kontributor
Nailin In Saroh
30 Mei 2018, 16:49 WIB
Politisi Gerindra Ini Akan Kembalikan THR dan Gaji ke-13, jika...
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh mengajak koleganya di DPR untuk mengembalikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang akan diberikan pemerintah menjelang hari raya Idul Fitri, jika uang tersebut bersumber dari utang. 

Sebab, katanya, pembayaran utang pasti menjadi beban rakyat. Sehingga menerima THR, dan gaji 13 sama juga dengan membebani rakyat.

"Saat ini kita semua bertanya adalah gaji ke-13, THR, gaji unit kerja itu dibayar dengan duit yang bersumber dari mana? Jangan sampai dibayarkan pakai utang," katanya di Jakarta, Rabu (30/05/2018).

Haerul mengatakan, jika benar sumber gaji 13 tersebut dari utang, dirinya akan mengajak koleganya di DPR untuk bersama-sama mengembalikannya.

Dengan mengembalikannya, kata Haerul, secara tidak langsung sama dengan mengembalikannya kepada rakyat.

"Kita patut bertanya sebab, kita semua tahu target penerimaan kita masih jauh dari harapan, ekonomi sedang lesu, di mana-mana serba susah," sambung Politisi Gerindra itu.

Menurutnya, di tahun politik ini, ditambah menjelang hari raya Idul Fitri, banyak kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang rasanya tidak masuk akal dan bahkan bisa menguras APBN.

Haerul mengaku bingung dengan pemerintah yang memaksakan membayar gaji 13 dan memberi THR, serta beberapa kebijakan-kebijakan lain yang memiliki konsekuensi anggaran, seperti Badan Pengarah Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP)

"Soal gaji itu saya pikir memang sih masih sangat wajar untuk orang-orang yang telah berkontribusi besar pada Negara ini, akan tetapi enggak gitu juga caranya. Kita bisa membuat undang-undang untuk lebih menghormati para mantan presiden dengan berbagai macam fasilitas. Enggak perlu membuatkan jabatan lagi yang tidak jelas kerjanya," bebernya

Jabatan BPIP, lanjut Haerul, justru menurutnya, pemberian jabatan tersebut secara tidak sadar telah men-downgrade (menurunkan level) posisi mantan presiden itu sendiri sebenarnya.

"Sebab disebutkan unit kerja ini (BPIP) setingkat dengan menteri, belum jelas tujuan dan kerjanya seperti apa, dan terakhir biaya operasional yang lumayan tinggi," pungkasnya.
 

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)