logo rilis
Politisi Gerindra Ingatkan Pemerintah Hati-hati Pinjaman Utang
Kontributor
Nailin In Saroh
04 Juni 2018, 13:17 WIB
Politisi Gerindra Ingatkan Pemerintah Hati-hati Pinjaman Utang
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan merespons kabar Bank Dunia yang mengucurkan pinjaman sebesar US$300 juta kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun sektor pariwisata. 

Menurutnya, pemerintah harus hati-hati menyikapi pinjaman tersebut, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dibebani pembayaran jatuh tempo utang yang sangat besar.

Heri mengungkapkan, utang pada 2018 ini saja sudah sebesar Rp390 triliun, diperkirakan pada 2019 mencapai sekitar Rp 420 triliun. Pada kondisi seperti ini, kata dia, tentu opsi membuka pinjaman harus ekstra hati-hati dan engelolaan pinjaman harus produktif.

"Artinya, pinjaman harus mampu memberi feedback yang berarti terhadap perekonomian, dampaknya terhadap pembukaan lapangan kerja baru," ujar Heri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Lebih lanjut Heri menjelaskan, sejak 2016 sektor pariwisata telah menjadi sumber pemasukan devisa terbesar kedua setelah Crude Palm Oil (CPO). Bahkan, diperkirakan pada 2019 sudah mengalahkan pemasukan devisa dari industri kelapa sawit (CPO) itu. 

Saat ini, sambungnya, pemerintah sendiri sedang gencar mempromosikan 10 destinasi wisata baru kepada masyarakat luas. Pengembangan 10 destinasi ini butuh investasi besar, sehingga daya saingnya bisa lebih tinggi lagi. Pengembangan destinasi pariwisata mestinya bisa lebih luas hingga ke Indonesia bagian timur. 

"Kita harus akui, sektor pariwisata ini kalau meminjam ke perbankan, ekuitasnya mesti tinggi, karena cashflow untuk membayar bunga itu terbatas sekali dan dalam jangka pendek. Biasanya ekuitas yang diminta di atas 40 persen, karena kemampuan membayar dari pembayaran khususnya kamar hotel, akan dibandingkan dengan biaya konstruksi," jelasnya.

Heri menegaskan, bila opsi pinjaman dari Bank Dunia tak bisa dihindari, maka pinjaman tersebut harus disambut dengan master plan atau roadmap yang bagus, termasuk reformasi birokrasinya.

"Master plan itu harus memuat dampaknya terhadap tenaga kerja lokal, peningkatan SDM yang lebih profesional, pembukaan lapangan kerja baru, hingga proyeksi pemasukan sumber devisa yang lebih besar dan kontribusi dalam neraca pembayaran," pungkasnya.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)