Mohammad Nasih

Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE.

Politisi Filsuf Plus

Rabu, 6/12/2017 | 14:47

POLITIK memiliki pengaruh yang sangat luas, bahkan bisa dikatakan kepada seluruh aspek kehidupan. Dengan kekuasaan politik, aspek-aspek yang dianggap penting diatur oleh para penguasa sebagai kelompok orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan.

Kebijakan politik yang mereka buat bisa mengikat dan memaksa seluruh warga negara. Semua warga negara harus dan bahkan dianggap telah tahu mengenai kebijakan politik yang telah dibuat tersebut, dan karena itu, setiap pelanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan yang ada di dalamnya. 

Contoh sederhana, seluruh warga negara, baik yang sudah membaca Undang-Undang tentang Lalu Lintas atau belum, akan tetap dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. 

Karena itulah, diperlukan para pengambil kebijakan politik yang benar-benar memiliki pemahaman komprehensif tentang bagaimana sistem politik bekerja. Dengan demikian, mereka mengetahui dengan baik implikasi dari kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan.

Seluruh kebijakan politik tentu saja mestinya dimaksudkan untuk mengatur agar kebaikan bersama seluruh warga negara bisa diwujudkan. Jangan sampai terjadi, kebijakan politik dibuat justru menyebabkan keburukan dan kekisruhan yang tidak perlu. Di antara contoh yang saat ini sedang terjadi adalah pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Pemerintah awalnya meyakinkan bahwa dengan undang-undang tersebut, akan ada dana dalam jumlah sangat besar yang diparkir di luar negeri akan bisa direpatriasi. Karena begitu kuatnya keinginan pemerintah tersebut, sampai-sampai kekuatan “oposisi” di DPR pun ikut menyetujuinya. Walaupun sesungguhnya cukup banyak juga kalangan yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut dan mengingatkan berbagai potensi besar dampak negatifnya. 

Benar saja, tidak lama setelah undang-undang tersebut disahkan, ternyata kenyataan repatriasi tidak seindah harapan. Bahkan, yang terjadi kemudian adalah kegelisahan, karena ternyata bukan dana-dana para pengemplang pajak yang disembunyikan di luar negeri yang akan ditarik oleh pemerintah, melainkan kalangan kelas menengah di dalam negeri. Ini merupakan di antara kekeliruan fatal kalkulasi yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan politik, sehingga hanya membuang energi dan biaya saja. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai bagai ibarat jauh panggang dari api. 

Untuk mengurus negara, terlebih sebesar Indonesia, dengan wilayah yang sangat luas dan tingkat keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang sangat tinggi, diperlukan pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas sebagai filsuf. Orang yang mendapatkan kepercayaan memimpin negara ini mestinya adalah sosok yang memiliki gagasan besar, karena yang diurus adalah negara besar. Untuk mendukung itu, ia juga mesti memiliki pengalaman yang sangat baik dalam mengurus organisasi. 

Dengan demikian, tidak terjadi sikap dan perilaku gagap dan berujung gagal. Politisi filsuf itu haruslah memiliki empat aspek, yaitu: paradigma ideologis yang kuat, wawasan politik yang komprehensif, kemampuan bertindak taktis, dan pengalaman dalam melakukan hal-hal yang teknis.  Dua kualitas pertama adalah kualitas filsuf, dan dua yang lain adalah plusnya.

Paradigma ideologi diperlukan, karena mengelola negara haruslah dengan panduan yang jelas. Panduan itu disebut ideologi, terutama dalam konteks politik. Dalam konteks Indonesia, negara ini dibangun berdasarkan paradigma ideologis yang unik, berbeda dengan paradigma ideologi negara-negara Barat-Eropa. 

Negara ini dibangun berdasarkan paradigma nasionalisme-religius, bukan paradigma nasionalisme-sekuler. Itulah yang membuat nasionalisme Indonesia memiliki karakter yang sangat berbeda. Dalam konteks tersebut, tidak menggunakan ideologi negara sendiri untuk mengelola Indonesia, berarti telah memasukkan Indonesia ke dalam medan yang di dalamnya Indoenesia harus menari dengan genderang yang ditabuh oleh pihak lain. 

Jika dalam keadaan tersebut Indonesia akan berkompetisi secara bebas dengan negara-negara lain, maka tentu saja akan tertinggal dan semakin lama ketertinggalan itu akan semakin jauh. Bisa juga diibaratkan atlet lari yang harus menggunakan sepatu yang tidak cocok dengan ukuran sepatunya.  

Wawasan politik pemimpin politik mutlak diperlukan, agar memiliki kemampuan untuk mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk membangun negara secara bersama-sama. Mengurus negara sebesar Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian, bahkan walaupun didukung oleh partai pemenang. Sebab, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multipartai dan saat ini terdapat 10 partai politik yang memiliki kekuatan signifikan dalam sistem politik. Terutama pemimpin politik di eksekutif harus memiliki dukungan yang cukup, agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Wawasan politik sangat berpengaruh kepada seni yang dimainkan. 

Bertindak taktis perlu bagi para pemimpin agar tidak mengalami stagnasi karena tersandra dalam sebuah keadaan. Pemimpin harus berani mengambil langkah-langkah politik, walaupun seringkali mengandung risiko yang besar. Kemampuan bertindak taktis ini tentu saja harus didasari oleh wawasan politik yang baik dan kalkulasi politik yang matang yang seringkali harus menggunakan insting yang kuat. 

Sedangkan kemampuan melakukan yang teknis diperlukan untuk memberikan contoh-contoh konkret kepada rakyat. Kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis diperlukan untuk memberikan motivasi kepada khalayak. Juga untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa pemimpin mereka telah memiliki pengalaman hidup yang sangat kaya dan layak ditiru, baik untuk mendapatkan efek kebaikan yang sama, maupun untuk memberikan dukungan kepadanya. Ia tidak hanya pandai untuk memerintahkan, tetapi juga telah memiliki kemampuan untuk mempraktikkannya sendiri. Wallahu a’lam bi al-shawab.