logo rilis
Politisi Demokrat Tak Penuhi Panggilan KPK
Kontributor

05 Juni 2018, 22:22 WIB
Politisi Demokrat Tak Penuhi Panggilan KPK
Politisi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Politisi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus korupsi e-KTP di Gedung Merah-Putih, Jakarta, Selasa (5/6/2018). Sebab, sedang kunjungan kerja keluar negeri.

"Saksi Nurhayati tidak datang. Tadi, penasihat hukumnya mengirimkan surat permintaan jadwal ulang, karena yang bersangkutan sedang ada kegiatan dinas ke Lithuania tanggal 4 sampai 10 Juni 2018," ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, beberapa saat lalu.

Karenanya, komisi antirasuah akan menjadwalkan kembali pemanggilan Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI itu. "Waktu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi penyidikan," jelasnya.

Nurhayati sedianya dipanggil sebagai saksi untuk dua tersangka kasus korupsi e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. Keterangannya dibutuhkan untuk mengonfirmasi dugaan aliran dana e-KTP pada sejumlah pihak.

"Beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang terkait KTP elektroknik, pun menjadi salah satu poin yang diperhatikan," jelasnya.

Nama Nurhayati sempat disebut Irvanto, saat menjadi saksi dalam persidangan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugina Sudihardjo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/5). Dalam kesempatan itu, keponakan bekas Ketua DPR RI, Setya Novanto ini, merinci uang yang diserahkannya kepada sejumlah anggota dewan.

Perinciannya, mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap US$500 ribu dan US$1 juta, Melchias Markus Mekeng US$1 juta, serta mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar US$500 juta dan US$1 juta. Lalu, bekas Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah US$500 ribu dan US$100 ribu dan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Nurhayati Assegaf US$100 ribu.

Irvanto dan Made Oka diketahui, ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP, 28 Februari 2018. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP dengan perusahaannya, PT Murakabi Sejahtera.

Bahkan, beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP dan juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggarannya.

Irvanto diduga menerima uang US$3,4 juta periode 19 Januari-19 Februari 2012. Duit tersebut diperuntukkan kepada Setya secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka, pemilik PT Delta Energy, diduga menjadi perusahaan penampung dana. Melalui kedua perusahaannya, dia  diduga menerima US$3,8 juta untuk Setya. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek e-KTP.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)