logo rilis
Politisasi Dana Bansos, PB HMI: Rugikan Masyarakat
Kontributor
Yayat R Cipasang
02 Juni 2018, 21:47 WIB
Politisasi Dana Bansos, PB HMI: Rugikan Masyarakat
ILUSTRASI: Hafiz

RILIS.ID, Jakarta— Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan, penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) di tahun politik akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan negara kesejahteraan.

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI Augusz Dewanggara mengingatkan pada kementerian-kementerian khususnya Kementerian Sosial agar tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan politik praktis.

"Kita memahami betul bahwa bantuan sosial sangat rentan untuk disalahgunakan, apalagi Indonesia akan menyambut tahun politik 2018 dan 2019. Semestinya instansi pemerintah dapat menjaga integritas lembaganya secara serius, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas," kata Dewanggara melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (2/05/2018).

Ia menjelaskan, dalam Permen 81 Tahun 2012 menyebutkan belanja Bansos adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat untuk mengurangi terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

"Bukan barang baru kalau program Bansos dijadikan alat politik oleh para elite dengan pola pendistribusian bantuan kepada konstituen atau kelompok-kelompok yang punya basis massa. Sekalipun bantuan  tersebut tidak tepat sasaran," paparnya.

Tahun 2018 dan 2019, kata Dewaggara merupakan tahun politik, instansi yang bersangkutan dikhawatirkan mencari dukungan dengan cara yang tidak benar.

"Ini merupakan tahun  yang rawan bagi calon dan lebih khususnya petahana yang mempunyai keinginan untuk mencalonkan kembali dengan cara membajak APBN/APBD untuk kepentingan politiknya, dan temuan dana Bansos di beberapa daerah yang akan melakukan pilkada naik mencapai sekitar 35 persen untuk memuluskan agenda calon tertentu," ujarnya.

PB HMI mendesak kepada pemerintah baik di pusat sampai di daerah untuk tidak melakukan politisasi dana Bansos.

"Kami mengiimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan yang serius terhadap penyaluran program Bansos, agar tidak diselewengkan oleh pemerintah lebih khususnya petahana. Bila masyarakat ada temuan mohon segera dilaporkan," cetusnya.


500
komentar (0)