logo rilis
Politik Kemunafikan
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
31 Desember 2018, 06:01 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Politik Kemunafikan
ILUSTRASI: RILIS.ID

Untuk meraih jabatan politik dengan sistem demokrasi liberal, bahkan di Indonesia bisa disebut ultraliberal, meniscayakan elektabilitas tinggi. Integritas, intelektualitas, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi personal dalam membuat kebijakan-kebijakan politik yang baik, menjadi tidak berarti apabila tidak memiliki elektabilitas yang cukup. Sebab, di antara prinsip dalam sistem demokrasi dengan pemilu sebagai prosedurnya adalah one person one vote one value (OPOVOV); bahkan orang yang mengalami gangguan jiwa pun memiliki nilai yang sama dengan seorang kiai dan/atau profesor doktor. Tak ada perbedaan pula antara seorang moralis dan amoralis. Karena itulah, bagi yang tidak memiliki kesungguhan niat untuk melakukan perbaikan, yang terpenting dalam meraih jabatan politik itu adalah elektabilitas. Elektabilitaslah yang menentukan jabatan politik bisa diraih.

Untuk meningkatkan elektabilitas dalam batas minimal sehingga bisa terpilih menjadi pejabat politik, para calon harus melakukan berbagai upaya untuk menguatkan daya tarik di mata rakyat pemilih. Di antara jalan untuk mendongkraknya adalah menampilkan atau bahkan dengan sengaja mengiklankan keunggulan calon, walaupun harus mengeluarkan biaya yang seringkali “tidak rasional” agar rakyat pemilih yakin bahwa mereka benar-benar menjatuhkan pilihan kepada orang yang tepat untuk memegang kendali kekuasaan yang akan menentukan kehidupan mereka dalam satu periode politik ke depan. Sesungguhnya, inilah saat para politisi munafik muncul bahkan tanpa rasa malu memamerkan kebaikan yang walaupun sebelumnya tidak pernah dilakukan.

Di antara ciri utama orang munafik adalah berusaha agar orang-orang yang melihatnya terkagum-kagum; kalau mendengar ucapannya, mereka mau mendengarkannya, karena seolah-olah yang diucapkannya itu adalah kebenaran dan didorong oleh kesungguhan. Karena mengetahui psikologi massa ini, maka orang-orang munafik melakukan upaya-upaya pencitraan agar memiliki daya tarik yang sangat kuat. Ada yang sebelumnya shalat hanya jika ingat, berkeliling kampung dan shalat bersama warga, bahkan bisa melakukan shalat yang sama berulang-ulang di tempat yang berbeda agar dilihat oleh para calon pemilih sebagai pribadi yang religius. Bahkan tak segan diatur sedemikian rupa agar menjadi imam shalat walaupun dengan kemampuan membaca al-Qur’an yang terbata-bata dan banyak kesalahan. Padahal di antara syarat menjadi imam adalah yang paling baik dalam membaca al-Qur’an dan juga bukan tamu, kecuali dipersilakan oleh “tuan rumah”. Yang sebelumnya tidak pernah memiliki kepedulian sosial kepada orang-orang kecil yang susah dan lemah, mendadak membagi-bagi amplop dan menamakannya sedekah. Padahal pamrihnya jelas, dan itu adalah satu-satunya, yaitu elektabilitas. Sedekah mestinya bisa dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu mendekati penyelenggaraan Pemilu. Tak cukup dengan itu, mayoritas calon menyatakan janji yang walaupun tidak pernah dibayangkan untuk mewujudkannya. Bagi mereka yang terpenting adalah rakyat mau memberikan suara pada saat Pemilu. 

Politik kemunafikan ini telah menyebabkan rakyat, terutama mereka yang awam tertipu, sehingga keliru dalam menentukan pilihan. Akibatnya, yang berkuasa adalah para pejabat yang tentu saja juga keliru. Politik kemunafikan bisa terjadi karena orang-orang munafik bisa melakukan sesuatu yang kelihatan baik, tetapi bukan sebaliknya, orang-orang baik tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ibaratnya, setan selalu berusaha untuk menjelma menjadi malaikat atau orang baik. Namun, tidak sebaliknya, karena malaikat tidak akan menjelma menjadi setan. Dan orang-orang yang memiliki pengetahuan moral dan agama yang baik, biasanya mengalami masalah jika harus menunjukkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka kerjakan. Sebab, tindakan itu bisa menyebabkan sikap riya’  (pamer) yang sangat dikecam oleh agama.

Untuk menyelamatkan rakyat pemilih dari kesalahan dalam  memilih, pendidikan politik harus digencarkan. Tentu saja ini harus dimulai oleh para politisi yang telah memiliki rekam jejak yang baik harus berusaha lebih kuat agar para pemilih memiliki kesadaran politik. Dengan pendidikan politik yang optimal, diharapkan rakyat mampu mengidentifikasi siapa saja calon-calon yang benar-benar layak dipilih dan calon-calon yang tidak layak, bahkan harus dihindari untuk dipilih. Memang dalam praktek ini tidak mudah. Namun, harus terus dilakukan dengan berbagai cara baru yang lebih kreatif. Media massa saat ini tidak begitu bisa diharapkan untuk melakukan pendidikan politik ini. Sebab, mayoritas media massa telah dikooptasi oleh kepentingan penguasa dan pemilik kapital yang melakukan segala macam cara untuk meraih kekuasaan. Media sosial bisa menjadi alternatif. Dengan jalan inilah, ruang dan kesempatan para politisi munafik bisa dipersempit. Wallahu a’lam bi al-shawab. (*)

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID