logo rilis
Politik Kebohongan
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
24 Oktober 2018, 14:18 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Politik Kebohongan
ILUSTRASI: Hafiz

ENTAH muncul dari mana dan siapa, di Indonesia terkenal pameo “Politisi boleh bohong, tetapi tidak boleh salah. Sebaliknya, ilmuwan boleh salah, tetapi tidak boleh bohong.” 

Pembuat atau penyebar pameo itu, pastilah lupa atau tidak tahu bahwa bohong adalah sebuah kesalahan. Yang lebih menyesatkan lagi, politisi seolah tidak memerlukan basis keilmuan. Padahal, segala tindakan memerlukan ilmu. Terlebih tugas utama politisi adalah membuat atau membangun kebijakan politik. 

Kebijakan politik tanpa basis keilmuan, pastilah akan menyebabkan kerusakan bahkan kehancuran. Karena itu, justru yang diperlukan adalah politisi yang juga ilmuwan. 

Para filsuf Yunani Kuno menyebutnya dengan politisi filsuf. Jika demikian, maka politisi yang memiliki basis keilmuan yang mumpuni pada saat menjalankan tugas sebagai politisi bisa ekstra hati-hati dengan berpikir mendalam dan komprehensif, sehingga tidak melakukan kesalahan dan juga tidak perlu melakukan kebohongan. 

Kebohongan membutuhkan kebohongan lain agar tidak diketahui orang-orang yang menjadi korban kebohongan. Karena itu, kesalahan berbentuk kebohongan akan menyebabkan kesalahan-kesalahan berikutnya, sehingga terakumulasi banyak kesalahan. 

Para pembohong yang sudah sangat profesional, bisa membangun pernyataan dan narasi yang sama. Karena itu, kebohongan bisa nampak sebagai kebenaran. Namun, kata pepatah, serapat-rapat menutup bangkai, baunya akan tercium juga. 

Karena itu, kebohongan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dengan kekuasaan besar sesungguhnya mengandung potensi besar menyebabkan kekisruhan. Sebab, kebohongan memungkinkan adanya perbedaan bahkan pertentangan pernyataan, pengakuan, dan ungkapan. 

Logikanya sederhana, jika ada dua pernyataan yang berbeda tentang satu perkara, maka kemungkinannya hanya dua: semuanya salah, atau salah satu saja di antaranya yang benar. 

Kebohongan pemimpin politik menunjukkan setidaknya dua hal: Pertama, anggapan bahwa rakyat terlalu bodoh, sehingga kebohongan dianggap bukan masalah. 

Rakyat dianggap tidak akan mampu menilai dan mengkonfirmasi kebohongan sebagai sebuah kebohongan. Mereka dianggap bernalar rendah sehingga tidak mampu menangkap realitas. Yang diperlukan hanyalah menutupinya dengan kebohongan berikutnya dan tidak pernah mengakui kesalahan yang telah dilakukan. 

Jika rakyat masih bodoh, yang mestinya dilakukan pemimpin adalah melakukan pendidikan, termasuk di antaranya pendidikan politik yang optimal, bukan melakukan kebohongan. Sebuah kebohongan akan menyebabkan ketidakberanian untuk melakukan upaya pencerdasan. Sebab, kecerdasan yang terbangun bisa menyebabkan rakyat sadar bahwa mereka adalah korban kebohongan. 

Kesadaran itu bisa membuat rakyat menjadi antipati terhadap yang melakukan kebohongan dan bahkan bisa melakukan perlawanan. Minimal, dalam sistem demokrasi, rakyat tidak memilih lagi dalam Pemilu berikutnya, agar tidak kembali menjadi korban kebohongan. 

Tugas utama pemimpin politik sesungguhnya adalah melakukan pendidikan, agar semua warga negara memberikan kontribusi dalam kemajuan negara, minimal memilih pemimpin yang memiliki komitmen, kapasitas, dan kompetensi untuk membangun negara. 

Terlebih sebuah negara yang besar, membutuhkan kerjasama dan sinergi seluruh warganya untuk melakukan akselerasi kemajuan, agar tidak tertinggal oleh negara-negara lainnya. Sebab, mungkin kemajuan sudah terjadi. Namun, jika akselerasinya kalah oleh negara lain, maka akan tetap tertinggal oleh negara lain. 

Kedua, keculasan. Kebohongan yang tentu saja meniscayakan kebohongan berikutnya, hanya mungkin dilakukan oleh manusia dengan watak culas. Hanya manusia culas saja yang mampu melakukan kebohongan dan mengorbankan orang lain secara berkelanjutan. 

Kepemimpinan haruslah didasarkan kepada sifat welas asih yang mendorong keinginan dan semangat untuk menolong rakyat yang menderita, bukan sebaliknya memanfaatkan keadaan mereka yang tak berdaya dengan melakukan penghisapan yang membuat mereka makin sengsara lalu binasa. 

Kepemimpinan harus ditransformasikan dalam bentuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga agar mereka bisa hidup lebih baik, bisa memenuhi segala kebutuhan, baik lahir maupun batin, sehingga mampu mengembangkan diri menjadi manusia unggul. Dengan keunggulan itu, mereka memiliki kesanggupan untuk berkompetisi dengan warga negara lain jika memang diperlukan.

Sabda Nabi Muhammad Saw. perlu dijadikan pegangan oleh para pemimpin: “Wajib atas kalian berlaku jujur. Sebab, sungguh jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur, dan berusaha untuk selalu jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai yang sangat jujur. Sebaliknya, jauhilah bohong. Sebab, sungguh bohong itu menunjukkan kepada keburukan. Dan keburukan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang senantiasa berlaku bohong, dan berusaha berusaha untuk selalu bohong, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong.” (HR. Muslim: 6586). 

Tidak ada pilihan lain dan tidak bisa ditawar, politik kebohongan harus dihentikan. Sebelum efeknya benar-benar menyebabkan kehancuran. Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID