Mohammad Nasih

Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE.

Politik atau Siyasah?

Rabu, 1/11/2017 | 07:23

POLITIK sering dipandang secara negatif, hanya karena di dalamnya sering terjadi intrik, saling jegal, dan menggunting dalam lipatan. Kemudian, seolah begitulah adanya dan seharusnya politik. Antara yang seharusnya (das sollen) dengan yang menjadi kenyataan (das sein) dianggap sama saja. Padahal, banyak sekali hal yang antara “yang seharusnya” dengan “yang senyatanya” berbeda, bahkan saling bertolak belakang. Dan begitu pula yang terjadi dalam politik. Jika politik seharusnya menolong, memberi, dan memberdayakan rakyat, maka yang sering terjadi adalah menindas, mengeksploitasi, dan membodohi mereka.

Politik berasal dari bahasa Yunasi polis, berarti kota. Dari sinilah muncul istilah “negara-kota” (city-state). Sebab, pada awalnya, persekutuan hidup terjadi di antara orang-orang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Wilayah tempat mereka hidup tentu saja juga tidak terlalu luas. Mereka harus hidup berkelompok, untuk melindungi diri dari serangan alam yang sering tidak teratasi jika hidup sendiri. Cara hidup berkelompok inilah yang kemudian memunculkan istilah zoon politicon (makhluk politik). Jika mereka hidup sendiri, maka mereka akan hancur binasa oleh keganasan alam.

Dalam bahasa Arab, politik disebut dengan kata siyasah, berarti mengurusi atau mengendalikan. Karena itu, politik sesungguhnya adalah segala aktivitas mengurusi negara, agar bisa memberikan perbaikan dan kebaikan dalam kehidupan bersama. Namun, kata siyasah ini justru diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat yang lebih berat kepada konotasi negatif; bukan sekadar strategi, tetapi sudah mengarah kepada kelicikan bahkan juga keculasan. Inilah yang juga menambah beban kepada kata politik, sehingga konotasinya menjadi semakin buruk.

Dalam berbagai referensi Barat, politik juga hanya diartikan sebagai siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, who gets what, when, and how? Tidak muncul pertanyaan: “what for?” Untuk apa kekuasaan itu direbut, sering terlupakan sebagai pokok pembahasan. Itulah yang menyebabkan paradigma yang terbangun dan menguat kemudian adalah, politik tak ubahnya sekadar arena perburuan dan perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok kecil saja.

Lebih celaka lagi, karena konotasi negatif itu, orang-orang baik tidak mau berpolitik. Sebab, melibatkan diri dalam politik dianggap menceburkan diri ke dalam kubangan lumpur yang akan mengotori kehidupan. Sikap antipolitik itu semakin menguat, karena orang-orang jahat yang ingin menguasai politik ingin agar mereka tidak memiliki banyak kompetitor dari kalangan orang-orang baik. Itulah yang termasuk ke dalam “siasat” buruk mereka untuk membuat politik menjadi medan yang lapang bagi di antara mereka saja. Sebab, jika banyak orang baik dalam politik, mereka akan kesulitan melakukan kesepakatan (deal) dengan kompromi-kompromi yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok, walaupun dengan konsekuensi merugikan banyak orang.