logo rilis
Politik, Agama dan Modernitas
kontributor kontributor
Arif Budiman
11 Juli 2018, 09:00 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Politik, Agama dan Modernitas
ILUSTRASI: Hafiz

SEBAGAI seni meraih dan mempertahankan kekuasaan, politik tak pernah sepi dari inovasi strategi. Namun, sejak sejarah menjadi bahan utama dalam meracik taktik, strategi politik tak bisa menghindarkan diri dari replikasi. Yakni, penerapan model yang terbukti efektif di masa lalu pada medan kekinian yang sama sekali baru. Bahan dasarnya sama, hanya bentuk dan kemasannya saja yang tak serupa. Teorinya tak berubah, hanya ruang dan waktunya yang berbeda.

Membuat kategorisasi kelompok politik berdasarkan sikap dan identitas keberagamaan adalah satu di antaranya. Mereka yang memahami dan memaknai realitas sosial dan politik dengan merujuk pada ajaran ilahiah sebagai sumber dari segala sumber kesadaran dihadapkan dengan mereka yang memposisikan agama sebagai urusan langit semata yang tak memiliki relevansi dengan urusan dunia. 

Pada akar berpikirnya, kelompok pertama percaya bahwa agama memiliki jawaban atas seluruh pertanyaan manusia, baik soal akhirat maupun dunia. Jangankan urusan politik, bahkan memotong kuku pun ada ‘aturan’-nya. Tidak hanya untuk urusan yang bersifat privat, agama juga menjangkau sampai urusan-urusan yang bersifat publik.

Sementara itu, kelompok yang kedua lebih banyak menunjukkan sejarah ‘kelam’ agama sebagai basis argumentasi sikapnya. Aksi kekerasan atas nama agama, pengekangan kebebasan atas apa yang disebut sebagai hak asasi manusia, dan pertumpahan darah dengan dalil membela Tuhan dan ajaran-Nya menjadi fakta historis yang membuat mereka yakin bahwa agama harus terpisah dari segala urusan politik kekuasaan. Sebab, alih-alih menghadirkan maslahat, agama malah lebih banyak mendatangkan masalah pada saat dilibatkan dalam urusan politik negara. Apalagi jika teks-teks tertentu yang terkait dengan pertarungan kekuasaan dipahami tanpa melibatkan konteks yang melatarbelakangi. 

Kristalisasi kategorisasi semakin menjadi dengan tambahan bunga-bunga cerca. Kelompok pertama yang banyak mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga non-keagamaan disemat sebutan kaum puber agama oleh kelompok kedua atas sikap mereka yang amat bersemangat mengaitkan segala urusan politik kekuasaan dengan teks-teks keagamaan. 

Sementara kelompok kedua yang rata-rata ‘kenyang’ asupan ilmu keagamaan lebih suka mempromosikan gagasan-gagasan kebebasan dan privatisasi keberagamaan.  Agama diposisikan sebagai urusan privat yang tak cocok dibawa ke ranah negara yang bersifat publik. Suatu pemikiran yang diklaim selaras dengan modernitas.

Jika dicermati, kedua kelompok ini sesungguhnya saling berbagi persamaan, yaitu sama-sama bersemangat pada gagasan-gagasan baru. Dunia yang sepi dari ajaran keagamaan bukanlah hal yang baru bagi kelompok pertama. Oleh karena itu, tak heran jika mereka memiliki antusiasme tinggi dengan gagasan ‘agama sebagai jawaban’. Sebaliknya, kelompok yang kedua telah lama akrab dengan diskursus keagamaan yang sarat dengan berbagai macam aturan. Wajar jika mereka kemudian mencari bilik-bilik baru yang menjanjikan dan memberikan ruang bagi nafas ‘kebebasan’. 

Meski penjelasan ini bukan satu-satunya analisa yang masuk akal atas dinamika psikologi kelompok politik dan agama yang terjadi saat ini, namun jika benar demikian maka apabila kelompok yang pertama disebut sebagai kaum puber agama maka kelompok yang kedua dapat disemat mualaf modernitas. 

Lepas dari itu, karena keduanya sama-sama percaya sedang memperjuangkan kebaikan maka biarlah ‘pasar’ yang menentukan gagasan mana yang akan bertahan. Bukankah ‘pertarungan’ gagasan ini sudah dimulai sejak lama? Sebagaimana idealisme Hegel bersaing dengan rasionalisme Descartes, empirisme Hume, dan kritisisme Kant.  


 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID