Home » Fokus

PLN Tak Cukup "Terimakasih Sudah Mengadukan pada Kami"

print this page Kamis, 9/11/2017 | 12:39

RILIS.ID, Jakarta— Dalam catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), listrik masuk ke dalam lima besar persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat.

Salah satunya terkait aduan penerimaan besaran daya yang tak sesuai dengan harga pembelian yang dibayarkan. Ini sering terjadi pada pembelian listrik prabayar atau token. Pada 2016, YLKI mengantongi sedikitnya 48 aduan terkait hal tersebut. 

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Abdul Basith mengatakan, jumlah keluhan tersebut belum termasuk dengan keluhan yang diterima YLKI melalui media sosial dan juga pos elektronik (email). Menurutnya, persoalan ketidaksesuaian tarif dengan jumlah daya yang diterima lebih banyak diadukan tanpa melalui jalur resmi seperti melalui akun Facebook, Twitter YLKI dan juga pos elektronik.

“Lewat email sudah ada aduan terkait voucher yang isinya hilang dan tidak masuk. Kalau untuk saldo yang kurang atau biaya administrasi yang tinggi sudah lumayan banyak yang masuk lewat sosial media kita. Misalnya kok kita beli 100 ribu tapi daya listriknya tidak seberapa,” katanya kepada rilis.id, di Jakarta, Kamis (02/11/2017).

Sayangnya, aduan lewat jalur nonresmi tak masuk dalam hitungan pengaduan apabila syarat dokumennya tidak lengkap. Basith menjelaskan, hal itu dikarenakan aturan yang diminta oleh pihak pemangku kebijakan. Pemerintah, terang Basith, baru menganggap adanya aduan apabila didasari pada identitas dan bukti yang akurat.

“Kita sampaikan aduan ke Pemerintah data resmi karena mereka mintanya seperti itu. Padahal kita tidak bisa mengabaikan juga aduan-aduan dari sosial media dan email sebab jumlahnya bisa lebih tinggi dari aduan resmi,” paparnya.

Basith memaparkan, pada 2016 kemarin tercatat 20 persen aduan yang masuk ke YLKI terkait dengan masalah token listrik. Di antaranya seperti ketidaksesuaian tarif dan pemaksaan pemakaian token. Dari keluhan masyarakat, Basith menceritakan bahwa kini penduduk banyak yang diharuskan menggunakan sistem prabayar. Padahal mereka tidak menyukai sistem tersebut.

Konsumen disebutnya banyak yang resah karena merasa adanya perbedaan tarif antara sistem token dan sistem pascabayar. Padahal perbedaannya hanya dalam konteks biaya administrasinya saja. Tetapi menurutnya, hal ini perlu diklarifikasi langsung oleh pemerintah khususnya PLN untuk menjelaskan pada konsumen terkait rincian tarif.

“Memang yang dirasa rakyat ada perbedaan tarif karena di jam-jam tertentu ada kenaikan tarif yang cukup signifikan. Keresahan masyarakat inilah yang perlu dimintai konfirmasi lagi ke PLN apakah memang ada perbedaan tarif atau seperti apa,” ujarnya.

Basith tak memungkiri bahwa keresahan konsumen ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun provider-nya. Dalam pembelian voucher listrik prabayar memang ada tambahan biaya yang diperuntukan bagi pajak penerangan jalan dimana perhitungannya tergantung daerah masing-masing, biaya meterai yang terbagi atas dua yaitu pembelian token PLN senilai Rp250 ribu sampai 1 juta maka biaya meterai sebesar 3 ribu rupiah dan  pembelian token PLN senilai 1 juta ke atas maka biaya meterainya 6 ribu rupiah. Belum lagi biaya administrasi yang berbeda setiap bank atau gerai.

“Mungkin belum ada sosialisasi dari PLN bagaimana perhitungannya. Kan ada biaya admin, biaya PPJ, dan lain-lain. Sebenernya untuk masalah ini agar tak membingungkan di kalangan masyarakat harus ada sosialisasi bagaimana sih perhitungannya. Kalau disosialisasikan dengan baik kebingungan masyarakat tidak seperti ini lagi,” tuturnya. 

Dia menegaskan bahwa selama ini banyak konsumen yang tak mendapat respons ketika mengadukan langsung ke pihak yang berwenang. Akhirnya, tak sedikit yang kemudian menyampaikan pengaduan lewat pihak ketiga seperti YLKI dan Ombudsman.

YLKI pun tak tinggal diam. Basith mengakui banyak upaya yang telah dilakukan lembaganya untuk menyampaikan persoalan konsumen kepada PLN dan Kementerian ESDM. Baik melalui surat langsung atau melalui forum diskusi. Sayangnya, kerap kali menemui jalan buntu. Pasalnya, lanjut Basith, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan aduan.

“Contoh kita lewat email tapi persyaratannya banyak harus ini dan itu. Sekalinya berhasil tanggapan mereka ‘terimakasih sudah mengadukan pada kami’ hanya itu yang kita dapat. Masalah seperti ini lewat surat juga pernah tapi tidak ada tanggapan juga,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan ini, Basith mengatakan bahwa selama ini YLKI belum menerima laporan apakah ketidaksesuaian tarif dengan jumlah kwh itu lantaran adanya permainan yang sengaja dibuat oleh pejabat negara demi meraup keuntungan. Namun Basith meyakinkan, apabila pihaknya menerima laporan tentu akan ditindaklanjuti sebab persoalan yang serius. 

“Kalau kita temukan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk ambil keuntungan pasti kita tindaklanjuti lebih serius. Ini sangat berbahaya kalau dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu. Makanya kalau kesalahan sistem, misalnya saldo yang tidak masuk ya segeralah diperbaiki. Jangan sampai konsumen tidak dapatkan haknya,” papar Basith.

YLKI pun berharap ada penyelesaian melalui sosialisasi maupun regulasi. Misalnya, persoalan biaya administrasi yang diharapkannya tak dibebankan pada konsumen melainkan PLN itu sendiri. “Menurut kami seharusnya biaya admin PLN dimasukan dalam biaya produksi PLN itu sendiri,” tandasnya.

Penulis Tari Oktaviani
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

token listrik tarif listrik ylki pln

loading...