logo rilis

PLN dan Malaikat Pencabut Nyawa
kontributor kontributor
Yayat R Cipasang
01 September 2018, 06:13 WIB
Penulis seorang kerani dan penyelia di RILIS.ID
PLN dan Malaikat Pencabut Nyawa

PALING jengkel ketika subuh-subuh listrik mati. Padahal itu adalah saat jam sibuk memandikan dan mengurus anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Rasanya ingin marah ke PT PLN (Persero) tapi itu tak mungkin. Merusak fasilitas PLN itu lebih tidak mungkin lagi karena sudah perbuatan pidana.

Bagi sebagian kalangan mungkin mati listrik bukan sebuah bencana bila dibandingkan dengan sejumlah daerah di Kalimantan atau Sumatra yang kerap terdampak pemadaman bergilir. Tentu, kasus mati listrik di Kota Depok, Jawa Barat, tidak seberapa. Tapi bagi saya tetap saja mengganggu.

Belakangan ini saya memiliki kebiasaan baru dalam upaya protes kepada perusahaan setrum milik negara tersebut. Dan, protes ini sebenarnya merugikan saya sendiri. Tapi tak apalah karena saya merasa yakin protes dalam bentuk telat membayar atau melunasi tunggakan setiap tanggal 31 itu bagian dalam unjuk rasa yang paling soft dan jauh dari anarkis. Tak apalah kena penalti Rp5.000.

Cara saya menghukum PLN hampir selalu diprotes istri. Bagi istri saya datang pencatat meteran saja ke rumah sudah dianggap aib apalagi datang penagih listrik yang kerap datang bawa surat tagihan. Dalam surat yang ketiga selalu tertulis "Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik". 

Menurut saya, surat ketiga itu adalah sebuah teror. Dan uang penalti Rp5.000 bagi istri lebih baik dibelikan segenggam cabe merah, seplastik bumbu dapur dan seikat daun sawi.

Ternyata teror semacam itu tidak hanya berlaku bagi kaum papa dan warga nir jabatan tetapi juga sempat dirasakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Meteran listrik Rumah Kreatif Fadli Zon di Depok, Jawa Barat juga sempat disegel karena menunggak. Bahkan meteran disegel itu bagi musuh politik menjadi peluru untuk menyerang oposisi dan fotonya diviralkan di jagat internet.

Saya selalu membayangkan bila saja orang protes seperti yang saya lakukan diikuti minimal 2 juta orang dampaknya sangat dahsyat. Puluhan atau mungkn ratusan miliar telat masuk ke rekening PLN yang seharusnya masuk sebelum tanggal 20 bagi pelanggan rumah tangga.

Saya bayangkan uang yang seharusnya lebih cepat masuk ke rekening bank dan dibiarkan berbunga berlipat-lipat tiba-tiba terhambat  karena orang telat membayar listrik. Dampaknya elektrifikasi dan pembangunan sejumlah proyek PLN pun terhambat atau tertunda. Cara saya ini sebagai upaya hukuman dari seorang pelanggan yang sering dikecewakan PLN.

Apakah pelanggan lain juga melakukan tindakan yang sama seperti saya. Saya tidak tahu dan tidak mau tahu. Bila pun cuma saya sendiri yang melakukan cara-cara pandir untuk menghukum PLN, tidak masalah. Paling tidak saya sudah melampiaskan hak saya yang sangat asasi dan universal, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Sepertinya hukuman saya kepada PLN itu sangat berdasar. Ketika anggota Komisi VII Eni Maulani dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek PLTU Riau-1 dan kemudian menyusul eks Menteri Sosial Idrus Marham juga dipaksa mengenakan baju oranye menjadikan saya merasa di jalan yang benar. Tidak terbersit sedikit pun timbul perasaan menyesal apalagi berdosa.

Apalagi jika Dirut PLN Sofyan Basir pun ikut-ikutan kelak mengenakan rompi oranye semakin menabalkan bahwa bila selama ini masyarakat kecil diteror dengan tagihan listrik dan juga kenaikan tarif listrik yang sangat teratur dan tidak pernah mau turun lagi dengan dalih untuk elektrifikasi dan keadilan, nyatanya elite malah pesta pora dan berbagi rupiah dan dolar.

Saya jadi ingat lelucon yang diungkapkan anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudireja yang  mengutip pengusaha garmen di Bandung, Jawa Barat. Mereka mengibaratkan PLN itu seperti Malaikat Ijrail. Telat sedikit bayar, listrik langsung mati dan tidak ada ampun produksi pun mati.

"Mereka masih bisa menunda bayar gaji karyawan dibandingkan harus bernegosiasi dengan PLN. Kata pengusaha, buruh masih bisa ditunda pembayaran gajinya dan mereka bersedia, sementara kalau PLN tak ada ampun," cerita politisi Golkar tersebut.

Sungguh tragis.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID