logo rilis
PKS Sarankan Jokowi Bentuk 'Kabinet Ramping'
Kontributor
Nailin In Saroh
05 Juli 2019, 17:30 WIB
PKS Sarankan Jokowi Bentuk 'Kabinet Ramping'
Mardani Ali Sera

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, menyumbang saran kepada Presiden Joko Widodo untuk mereformasi kabinetnya diperiode kedua nanti. Menurutnya, Jokowi mesti membentuk 'Kabinet Ramping' namun efektif secara fungsi. 

"Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru  berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri," ujar Mardani di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Ketua DPP PKS ini menilai, jika kabinet Jokowi ramping maka akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya. Sebab, kata dia, masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. 

"Sehingga, akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya," sarannya.

Mardani memberi contoh, Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional). Fungsinya, memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global.

"Contohnya negara Jepang dan Selandia Baru," tuturnya.

Ia juga menyebutkan jumlah kementerian di negara Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan China.

"Kabinet Obama (AS): 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman): 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT): 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri," terangnya.

Selain itu, menurutnya anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta. Jika harus dibagi banyak kementerian, kata Mardani, maka daya ungkitnya menjadi kecil.

"Contoh, program pengentasan Kemiskinan dibagi menjadi 26 K/L hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam menekan jumlah angka kemiskinan," tuturnya.

Selain soal teknis, Mardani juga mengingatkan bahwa tidak elok struktur kabinet sebagai hasil 'bagi-bagi kue'.

"Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau kue. Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin  manfaat untuk rakyat," jelasnya.

Kendati demikian, Wakil ketua BPN Prabowo-Sandi ini juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang dalam sebuah wawancara ingin pemerintahan yg efektif, efisien dan tidak bertele-tele. Dia pun menunggu implementasi hal itu.

"Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian," tegasnya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID