logo rilis
PKS Minta Pemerintah Urungkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Kontributor
Nailin In Saroh
01 September 2019, 15:30 WIB
PKS Minta Pemerintah Urungkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta Pemerintah mengurungkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Pasalnya, hal itu mengharuskan sangat membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kami mengumpulkan kegelisahan rakyat, mereka sangat memenangkan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," ujar Jazuli di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Anggota Komisi I DPR ini meminta agar disetujui oleh BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tetapi pada perbaikan manajemen BPJS, termasuk kepesertaan, termasuk terkait dengan anggaran dari negara.

"Kalau cuma bisa menambah iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah kementerian lebih dikeluhkan di mana-mana, sekarang rakyat membutuhkan biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga rumah," katanya.

Anggota DPR Dapil Banten menilai, pemerintah semestinya melihat beban ekonomi rakyat yang berat saat ini termasuk kelompok BPJS kelas 3 yang mandiri. Selain kepala keluarga yang dikeluarkan untuk anak-anak anggota keluarga lainnya. 

Kenaikan itu, kata dia, juga harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, jangan hanya dilihat orang per orang.

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat atau daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan biaya pada rakyat.

Diantara menurut Jazuli, pemerintah dan pemda dapat mengalokasikan APBN dan APBD bagian kesehatan secara optimal untuk membiayai kesehatan rakyat. Selain itu pemerintah harus melakukan efisiensi pada sektor lain.

"Hentikan dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur yang dipindahkan ibukota negara. Ada kebutuhan mendasar yang harus diselesaikan termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," tukasnya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID