logo rilis
PKS: Masifnya #2019GantiPresiden Pertanda Rakyat Jenuh dengan Jokowi
Kontributor
Sukma Alam
11 Mei 2018, 03:18 WIB
PKS: Masifnya #2019GantiPresiden Pertanda Rakyat Jenuh dengan Jokowi
Ilustrasi: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Gerakan #2019GantiPresiden, menunjukkan masyarakat Indonesia telah jenuh dengan pemerintahan sekarang. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara PKS Muda Bidang Politik, Pipin Sopian dalam keterangan pers PKS, Kamis (10/5/2018).

"Masifnya gerakan #2019GantiPresiden di dunia Maya dan terjadi secara alami, didorong oleh fakta-fakta masalah pemerintahan Jokowi yang bertebaran di tengah masyarakat, tidak menutup kemungkinan jika gerakan ini akan juga meledak di dunia nyata pada April 2019 mendatang," katanya.

Menurut Pipin, terdapat dua masalah yang memiliki perhatian besar dari era pemerintahan Jokowi. Pertama, banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia dan tidak diantisipasi oleh pemerintah. Sehingga, memunculkan tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda Indonesia.

"Berdasarkan temuan Ombudsman dua pekan lalu, TKA yang datang ke Indonesia semakin deras. Bahkan mereka yang datang tidak semuanya dibekali dengan keahlian, tapi juga buruh kasar dan supir. Selain itu, mereka juga mendapatkan
gaji tiga kali lebih besar dari pekerja lokal, sedangkan masih terdapat 7 juta warga negara kita yang masih menjadi pengangguran," jelasnya.

Selain itu, Pipin juga melanjutkan masalah lain dari masuknya Tenaga Kerja Asing ini adalah hilangnya fungsi pemerintah untuk mengawasi TKA yang masuk ke Indonesia.

"Sampai saat ini, pemerintah tidak memiliki data yang akurat terkait dengan jumlah pasti persebaran TKA di pusat dan di daerah. Sehingga, pemerintah tidak bisa mengawasi mana TKA yang legal dan ilegal, ini berbahaya untuk ketahanan
negara kita kedepan."

Masalah kedua, lanjut Pipin, adalah kasus utang negara yang melambung tinggi. Menurutnya, masyarakat sudah cukup pandai untuk mengerti tentang dampak dari tingginya utang luar negeri tersebut.

"Masyarakat khawatir jika Jokowi diberikan dua kali kesempatan menjadi Presiden, akan membuat utang negara akan semakin bertambah serta kemandirian negara akan terancam, seperti negara-negara lainnya yang telah hancur karena
utang luar negerinya yang tinggi, dan masyarakat kita sudah cukup pintar untuk mengerti mengenai ini," lanjutnya.


500
komentar (0)