Home » Bisnis

PKS Ingatkan Dampak Buruk Penjualan BUMN

print this page Rabu, 6/12/2017 | 15:58

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini, menyoroti isu penjualan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika kabar tersebut benar, dikhawatirkan berdampak panjang bagi masyarakat luas.

"Kebijakan menyangkut holding, sekuritisasi, penjualan saham, dan aset BUMN ini, menimbulkan polemik dan mendapatkan kritisi dari masyarakat luas serta berdampak terhadap penguasaan aset strategis negara," katanya melalui siaran pers yang diterima rilis.id, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dia meminta pemerintah berpikir strategis soal pengelolaan BUMN. Menurutnya, perusahaan pelat merah harus digunakan semata-mata demi kepentingan jangka panjang rakyat, bangsa, dan negara. Sehingga, jangan sampai dimanfaatkan beberapa pihak.

"Jangan asal jual aset BUMN, terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar utang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat," ujarnya mengingatkan.

Terlebih, jika aset-aset itu jatuh ke tangan investor swasta asing. Bila terjadi demikian, Jazuli meyakini, generasi mendatang akan kehilangan kewenangan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi strategis untuk kepentingan rakyat luas.

"Kita bukan antiasing. Ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat. Maka, harus jelas akuntabilitasnya," tekan Jazuli.

Sementara, Sekretaris Fraksi PKS DPR, Sukamta, mengatakan, BUMN memiliki peran atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara. Sehingga, BUMN harus tetap dikuasai negara, sesuai amanat konstitusi.

"Salah satu yang kita kritisi kebijakan holding sektor pertambangan seiring PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang menempatkan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, ataupun PT Timah Tbk sebagai anak perusahaan PT Inalum," terangnya 

Padahal, lanjut Sukamta, berdasarkan PP Nomor 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas menyebutkan, anak perusahaan BUMN, seperti PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam, adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki atau dikendalikan BUMN.

"Serangkaian kebijakan ini akan berdampak luas, berpotensi membahayakan BUMN serta aset, dan kekayaan bangsa" tutup Sukamta.

Penulis Tari Oktaviani
Editor Fatah Sidik

Tags:

PKSJazuli JuwainiSukamtaBUMN