logo rilis
PKS Hormati Putusan MK jika JK Bisa Maju Lagi Jadi Cawapres 
Kontributor
Nailin In Saroh
04 Mei 2018, 12:54 WIB
PKS Hormati Putusan MK jika JK Bisa Maju Lagi Jadi Cawapres 
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengaku akan menghargai putusan bisa atau tidaknya Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menjadi cawapres pada Pemilu 2019. Menurutnya, semua tergantung tafsiran MK atas UU Pemilu yang sedang digugat.

Adapun yang tengah digugat ke MK yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i. 

"Itu bagian dari konsekusensi perubahan terhadap UUD, kemudian menghadirkan sebuah lembaga baru namanya Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk melakukkan ujian terhadap UU bila dinilai bertentangan dengan UUD. Ya resikonya adalah seperti ini," ujar HNW di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Menurutnya, tafsiran persoalan masa jabatan wakil presiden berturut-turut merupakan kewenangan MK.

"Artinya sepuluh tahun langsung atau bisa selang-seling, nah ini memang membutuhkan tafsir konstitusi. Nah yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk memberikan tafsir konstitusi dan memutuskan sengketa pemahaman konstitusi adalah MK," terang Wakil Ketua MPR ini.

Jadi, lanjut HNW, secara teori pihaknya menyerahkan kepada MK untuk memutuskan sekalipun merujuk pada semangat besar mengapa dulu dibuat perubahan UUD. "Kan untuk memberikan masa jabatan kepada presiden yaitu dua kali," jelasnya.

"Kami hormati apapun yang menjadi keputusan MK. Karena dia lah yang mempunyai hak untuk menafsirkan konstitusi," tambahnya.

Menyoal usia Jusuf Kalla yang sudah 76 tahun, HNW tak mempermasalahkan jika maju kembali. Kuncinya, tetap mengacu pada konstitusi yakni UU.

"Itu debatable, karena kan Donald Trump juga umurnya brapa masih jadi presiden. Di banyak negara juga umurnya berapa juga terpilih oke-oke saja. Jadi sangat spekulatif, kembalikan saja pada UUD. Kesehatan apakah beliau memang betul-betul sehat? Masih fit itu bagian-bagian yang harus diuji, tetapi kata kuncinya kembali pada UU. Keputusan akhir ada di MK", jelasnya. 
 

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)