logo rilis
PKS: Aksi Teror Bom Jangan Dipolitisasi!
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Mei 2018, 09:42 WIB
PKS: Aksi Teror Bom Jangan Dipolitisasi!
Mardani Ali Sera. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— PKS mengutuk keras aksi teror beruntun yang terjadi di tiga gereja Surabaya dan rusunawa Sidoarjo, Jawa Timur. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendesak kepolisian dapat mengungkap siapa dalang dari aksi-aksi tersebut agar tidak dipolitisasi oleh sejumlah pihak untuk maksud dan tujuan lain. 

"Publik harus waspada terhadap kemungkinan politisasi aksi bom ini. Saling tuduh sehingga mengaburkan substansi. Biarkan penegak hukum fokus untuk mengusut secara profesional dan transparan," ujar Mardani di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI juga mengecam, teror-teror jelang Pilkada 2018. Mulai dari teror pembacokan beberapa ulama di masjid, dan teror bom di Gereja Surabaya. 

Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar menjaga persatuan serta waspada adu domba. Mardani pun berharap pilkada 2018 berjalan lancar dan aman. 

"Hindari saling tuduh berupa cercaan dan menggiring pada isu lain, justru akan membuat permasalahan peristiwa tersebut tidak akan selesai dan akan muncul masalah baru lainnya," imbaunya.

Menurutnya, aksi teror ini harus ada penyelesaian melalui penegakan hukum. Kerja intelejen, juga harus lebih keras lagi untuk membuka tabir di mana dan siapa akar masalah ini. 

"Masyarakat jangan diarahkan pada satu framing tertentu," katanya.

Selain itu, lanjut Mardani, teror terhadap ulama-ulama gereja perlu diusut tuntas. Sebab, kata dia, islam tidak mengajarkan kekerasan. 

"Kutipan-kutipan bahwa itu bagian dari jihad adalah salah. Jihad adalah ajaran Islam, namun terorisme bukanlah bagian dari jihad. jihad adalah ajaran Quran mulia yang justru sangat luhur dan agung maknanya," jelas politisi Partai Dakwah ini.

Dikatakan, para deklarator gerakan juga mengecam dan mengutuk keras tindakan terorisme yang terjadi di Surabaya. Mardani meminta para relawan untuk tetap fokus kegerakan dan mendukung aparat pemerintah mengusut tuntas.

 

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)