logo rilis
PKB Usulkan Pembentukan Pansus Travel Umrah
Kontributor
Sukardjito
18 April 2018, 10:10 WIB
PKB Usulkan Pembentukan Pansus Travel Umrah
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi VIII DPR Bisri Romly mengusulkan pembentukan panitia khusus travel umrah bermasalah.

“Supaya masalahnya jelas dan penyelesaiannya komprehensif, maka mari atasi bersama-sama DPR dan Kemenag menyelesaikan kasus umrah bermasalah ini,” ajak Anggota Komisi VIII DPR Bisri Romly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Menurutnya, masih banyaknya korban travel umrah bermasalah hingga saat ini, dilihat berbagai pengamatan dan penelusuran, ternyata modusnya adalah penipuan, di mana masyarakat mudah tergiur dengan iklan umrah murah.

Bisri mengaku, berdasarkan penelusurannya di Pekalongan, Jawa Tengah, ada salah satu biro perjalanan umrah menawarkan biaya sebesar Rp10 juta, sudah bisa berangkat umrah 2 tahun setelah penyetoran. 

"Bahkan dijanjikan kalau 2 tahun tidak berangkat, maka uangnya akan dikembalikan. Untuk meyakinkan calon jamaah umrah, mereka diberi sertifikat dan tanda terima bermeterai," tandasnya.

Menurut politisi PKB ini, pada tahun 2018 ini, travel tersebut akan memberangkatkan ratusan jamaah umrah dan tahun 2019 mendatang sekitar 800 jamaah, namun dia yakin tidak akan berangkat. 

Pasalnya dana yang terkumpul itu diinvestasikan kepada seseorang di Tulungagung, Jawa Timur, dengan dijanjikan setor Rp10 juta dikembalikan setelah dua tahun menjadi Rp23,5 juta. 

“Ini jelas tidak masuk akal dan teori apapun. Tidak mungkin dalam waktu singkat memberi keuntungan besar,” tekannya.

Berdasarkan hal itu, Bisri yakin pada tahun 2019 mendatang masih banyak terjadi kasus umrah nakal yang menelantarkan jamaah. Apalagi berdasarkan laporan yang diterima, baik travel yang menawarkan umrah murah tersebut, maupun keberadaan orang Tulungagung yang menjanjikan pengembalian uang jamaah umrah tidak jelas lagi.

Hingga kini, lanjut politisi dapil Jawa Tengah itu, masih banyak biro perjalanan umrah dan haji yang menawarkan harga murah dan masih banyak pula masyarakat yang tertipu dengan tarif antara Rp10 hingga Rp14 juta.

“Sebetulnya masyarakat tahu, tapi karena tergiur harga promo murah itu, maka akhirnya menjadi korban. Karena itu pula agar tidak terjadi caci maki kepada Kemenag, kita selesaikan masalah ini dengan membentuk Pansus Travel Umrah supaya masalahnya menjadi jelas dan masyarakat tidak menjadi korban travel yang tidak bertanggungjawab,” pungkas Bisri. 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)