logo rilis
Pimpinan Sidang Gabungan, Setnov Coreng DPR RI
Kontributor

16 Agustus 2017, 16:29 WIB
Pimpinan Sidang Gabungan, Setnov Coreng DPR RI
Ketua DPR RI, Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Kehadiran Setya Novanto (Setnov) sebagai pimpinan pada Sidang Gabungan Tahunan MPR,  DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017) siang, menambah coreng citra Parlemen.

"Ya, tentu mengganggu, jelas, ya. Fungsi DPR kan parlementer, ya. Figur, orang, aktor, menempel pada lembaga," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, kepada rilis.id melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Kata akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, persoalan tersebut terkait dengan fatsun politik dan etika, meski memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, ketika seorang tersangka memimpin lembaga tinggi negara dan kegiatan resmi kenegaraan.

"Sentimen DPR, kan negatif sekarang. Harus dinetralkan citra DPR, harus ada trust (kepercayaan, red) publik. Sekarang kalau pimpinan begitu, bagaimana? Distrust (ketidakpercayaan, red) terus," beber Ipang, sapaannya.

Setnov diketahui hadir dalam Sidang Gabungan MPR, DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8) siang. Namun, pada kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-72 RI dan dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Ketua Umum DPP Golkar ini diketahui tidak memegang palu sidang.

Pada sidang kedua dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2018, Setnov diketahui tidak hadir dengan dalih tidak enak badan.

Padahal, interval sidang pertama dengan agenda selanjutnya cuma berselang satu jam 30 menit. Akhirnya, kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Setnov sebagai tersangka keempat kasus dugaan rasuah Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, 17 Juli silam.

Namun, bekas Bendahara Umum DPP Golkar ini masih menghirup udara bebas. Ruang geraknya cuma dibatasi untuk keluar negeri sejak 10 April 2017.

Sampai sekarang, Golkar sendiri tetap mempertahankan Setnov selaku Ketua Umum maupun Ketua DPR RI, sebagaimana hasil rapat pleno DPP yang digelar beberapa hari pascaditetapkan menjadi tersangka pada kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.


#Novanto
#DPR RI
#e-KTP
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID