logo rilis
Pimpinan MPR Pertanyakan Polri Bentuk Pam Swakarsa
Kontributor
Nailin In Saroh
16 September 2020, 23:30 WIB
Pimpinan MPR Pertanyakan Polri Bentuk Pam Swakarsa
Wakil ketua MPR Syarief Hasan. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah menerbitkan aturan baru terkait pembentukan Pam Swakarsa, dapat berasal dari pecalang hingga kelompok masyarakat sipil.

Menurut dia, dalam sejarahnya Pam Swakarsa adalah kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada tahun 1998, mulanya dibentuk untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR RI namun kerap terlibat bentrok dengan kelompok masyarakat lainnya.

"Hadirnya kembali istilah dan fungsi Pam Swakarsa menunjukkan adanya potensi mengembalikan ketakutan di masa lalu karena telah dilegitimasi dengan kebijakan," ujar Syarief di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Syarief menilai perlu ada kajian lebih lanjut mengenai tugas Pam Swakarsa yang beririsan dengan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, jangan sampai tugas itu disalahpahami sebagai langkah untuk melakukan pengamanan layaknya kepolisian yang dapat menimbulkan masalah baru.

Apalagi kata dia, seragam yang akan digunakan oleh satpam, bagian dari Pam Swakarsa, disesuaikan dengan warna seragam kepolisian berwarna cokelat tua.

"Perubahan seragam ini dapat menimbulkan kebingungan secara psikologis kepada masyarakat, karena seakan Pam Swakarsa adalah bagian langsung dari polisi yang dapat melakukan penindakan secara hukum," katanya.

Syarief mendorong Polri untuk melakukan kajian kembali terkait Pam Swakarsa, apalagi berkembang berbagai wacana yang menyebutkan bahwa Pam Swakarsa berpotensi dipersenjatai seperti pada tahun 1998. Ia menilai, pembentukan Pam Swakarsa dan perubahan warna baju pada satpam tidak memiliki urgensi yang kuat dan terkesan kontraproduktif dengan tugas kepolisian.

Syarief menambahkan, pembentukan kembali Pam Swakarsa dapat menggulirkan kembali wacana munculnya angkatan kelima yang akan mengganggu reformasi di tubuh TNI dan Polri.

"Polri telah ditunjuk oleh negara melalui UU untuk menjadi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai, pembentukan Pam Swakarsa dapat memunculkan anggapan lahirnya 'New Polisi' atau angkatan kelima di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang ditandatanganinya pada 5 Agustus 2020. 

 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID