logo rilis

Pimpinan MPR: Fenomena Pembelahan Masyarakat Harus Disudahi
Kontributor
Nailin In Saroh
01 Juli 2019, 20:02 WIB
Pimpinan MPR: Fenomena Pembelahan Masyarakat Harus Disudahi
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, FOTO: Humas MPR RI

RILIS.ID, Jakarta— Rangkaian Panjang Pemilu 2019 usai sudah, setelah KPU RI pada Minggu, (30/6/2019) mengatur Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai calon presiden-calon presiden calon terpilih dan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan aturan turunannya akan dilantik MPR RI pada 20 Oktober 2019. 

Meskipun pelaksanaan Pemilu 2019 sudah usai, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyetujui, secara ideologis dan politis masih membahas masalah-masalah yang harus segera ditangani. Salah satunya adalah fenomena pembelahan atau segeregasi di tubuh masyarakat. Baik karena perbedaan keyakinan capres, juga perbedaan dengan latar belakang keyakinan SARA dab ideologi.

"Segregasi tidak hanya terjadi di pendukung 01 dan 02, disetujui sudah atas pada pendukung pembalikan antara golongan dalam masyarakat. Sebagai contoh pertentangan Pancasila VS Khilafah, Negara VS Agama, TNI VS Polri, TKN VS BPN. masyarakat yang menunggangi momentum Pemilu untuk kepentingan ideologisnya di luar agenda Pemilu bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi perhatian kita semua, "ujar Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam diskusi nasional bertajuk" Rekonsolidasi Ideologi Pancasila Pasca Pileg dan Pilpres 2019 "di Universitas Nasional (UNAS) , Senin, (7/1/2019).

Seminar tersebut juga menghadirkan Kepala BPIP Prof Hariyono, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Ali Masykur Musa dan Dosen Unas Ganjar Razuni.

Doktor Hukum Terjemahan Universitas Diponegoro itu menuturkan, atas fenomena tersebut tentu saja Pancasila sebagai ideologi bangsa berada dalam posisi terancam. Terlebih fenomena terbaru, ditemukan terdapat fragmentasi di sebagian masyarakat yang masih mempertentangkan antara Pancasila dan Negara, antara Islam dan Kebangsaan. Padahal, sejak konsensus final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila resmi menjadi milik bangsa Indonesia, bukan milik golongan atau rezim. 

"Ketika kita sibuk mempertentangkan Islam dan Pancasila padahal sudah final, sebaliknya dua ideologi transnasional, fundamentalisme agama seeta paham liberalisme dan fundamentalisme pasar tengah melakukan eksperimen dengan gencar di tanah air,"

"Faktanya, menurut BPNT ada 7 kampus negeri terpapar radikalisme, kemudian data Kemendagri menyebut 19,4 persen ASN terpapar radikalisme, selanjutnya 3 persen TNI menurut penjelasan Menteri Pertahanan juga terpapar radikalisme, dan BNPT menyebut 2 juta pegawai BUMN berpotensi kuat terpapar ideologi transnasionalisme," terang Basarah. 

Disisi lain, paham liberalisme dan fundamentalisme pasar yang mengangungkan kebebasan atas nama hak asasi manusia juga bekerja massif di Indonesia. Sebagai contoh propaganda gaya hidup bebas, narkoba dan mungkin suatu saat akan menuntut legalisasi perkawinan sejenis di Indonesia. 

"Tentu saja semua tantangan ini harus kita hadapi bersama-sama. Sebagai negara nasional-religius tidak mungkin Indonesia melegalkan perkawaninan sejenis. Dan tidak mungkin juga kita mengakomodir ideologi lain sebagai dasar dan ideologi negara terkait Pancasila," jelas Basarah.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID