logo rilis
Pimpinan DPR Minta KPU Tegas Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi di Pilkada 2020
Kontributor
Nailin In Saroh
15 September 2020, 20:00 WIB
Pimpinan DPR Minta KPU Tegas Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi di Pilkada 2020
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Penyelenggara pemilu mampu meyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Dimana KPU wajib menindak tegas para Paslon yang melaksanakan kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, baik saat melakukan sosialisasi maupun pemilihan di tempat pemungutan suara nantinya.

"Pendaftaran Calon Kepala Daerah di berbagai wilayah kemarin menjadi bukti bahwa penerapan aturan protokol kesehatan yang dibuat oleh KPU tidak di indahkan bagi para pasangan calon dan masyarakat. Pilkada serentak yang akan diadakan di 270 daerah sangatlah rawan dalam hal potensi penyebaran COVID-19 jika protokol kesehatan tidak di terapkan dengan sungguh-sungguh" kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Politisi asal Golkar itu meminta agar seluruh pasangan calon dapat menjalankan aturan KPU maupun Pemerintah Pusat dan Daerah yang wajib diimplimentasikan dengan sungguh-sungguh di setiap daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak. 

"Jangan sampai Pesta Demokrasi ini memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19 dari Pilkada serentak" ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III itu meminta agar KPU dapat memetakan daerah yang memiliki Zona Hitam, Merah, Kuning dan Hijau secara baik dalam pilkada serentak. Sehingga antisipasi dan peningkatan kesadaran masyarakat di butuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pemungutan suara. 

"Harus ada pengawasan yang ketat dari aparat keamanan baik TNI dan Polri di Lokasi sosialisasi maupun pemungutan Suara nantinya" ungkapnya.

Pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi perlu dimanfaatkan menjadi ajang peningkatan disiplin yang tinggi bagi masyarakat maupun para peserta Pilkada serentak. Keberhasilan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak akan menjadi contoh yang baik nantinya.

"Sebaliknya, kegagalan dalam penerapan aturan dan disiplin akan menjadi permasalahan sosial dan kesehatan " tandasnya.

Negara Singapore berhasil melaksanakan pemilihan umum  di masa Pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meskipun skala Pemilu di Singapore bersifat makro, namun dapat menjadi contoh di Indonesia untuk di selenggarakan secara mikro.

"Kita harus buktikan bahwa kita bisa melaksanakan hal itu juga kepada singapore dan negara belahan dunia lainnya" tutupnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID