logo rilis
Pimpin Bulog, Buwas Harus Tindak Tegas Mafia Pangan
Kontributor
Kurniati
29 April 2018, 20:18 WIB
Pimpin Bulog, Buwas Harus Tindak Tegas Mafia Pangan
Kepala Bulog, Budi Waseso. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Terpilihnya mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), diharapkan dapat menindak tegas praktik-praktik kartel yang dilakukan mafia pangan.

"Termasuk menjaga stok pangan nasional agar tidak jebol," kata Ketua Bidang Pertanian, Pembangunan Desa, Perikanan dan Kedaulatan Pangan, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Adhe Musa Said, melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Menurutnya, sangat tepat penunjukan Buwas, begitu ia akrab disapa, sebagai Direktur Utama Perum Bulog. 

Adhe berharap, semoga dengan pengalamannya dan gaya kepemimpinan mantan Kabareskrim dan Kepala BNN dapat menjalankan amanah negara sebagai penjaga lumbung pangan nasional.

Adhe menyebutkan, saat ini di media ramai diberitakan istilah kartel pangan yang keberadaanya seperti hantu, atau tidak terlihat wujudnya, tapi terasa keberadaannya dan itu harus ditindak tegas.

Selain itu, kartel pangan dan jaringannya terus mengintai stabilitas pangan nasional, yang berdampak pada penghancuran pembangunan pertanian nasional, sehingga dinilai sampai kapan pun tugas Perum Bulog tidak akan berhasil jika masalah internal dan eksternal tidak segera diselesaikan.

Tidak hanya itu tutur Adhe, berbagai permasalahan yang menghambat tugas berat Perum Bulog salama ini baik berasal dari internal maupun eksternal, sehingga harus segera diselesaikan oleh Kabulog yang baru.

"Kami sangat paham permasalahan di Bulog karena Pengurus Pusat GP Ansor bersama Perum Bulog sudah terikat kerjasama, kami jalankan dan temukan masalahnya," ujar dia.

GP Ansor melihat, masalah di internal yang menghambat adalah koordinasi yang terputus antara Kantor Bulog di Pusat dengan Divre dan Sub Divre di daerah, sehingga seringkali kebijakannya pimpinan tertinggi tidak bisa menggerakkan mesin organisasinya.

Bahkan di dalam internal, baru-baru ini Kementerian Pertanian sudah menyampaikan secara terbuka bahwa dimana-mana banjir panen padi dan stok beras bakal melimpah dan tidak ada yang menolak fakta itu.

Akan tetapi, Bulog tidak mampu menyerap hasil panen raya tersebut sehingga lebih memilih impor beras daripada membeli gabah petani binaan Kementerian Pertanian.

"Sebenarnya apa yang terjadi diinternal mereka? Ini masalah utama yang harus segera ditangani Pak Buwas," harap Adhe.

Menurutnya, Perum Bulog adalah perusahaan BUMN cita rasa Kementerian, karena disamping sebagai perusahaan BUMN yang dituntut untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi Negara, Bulog juga dituntut Presiden untuk menjaga keamanan stok pangan nasional, sekaligus diminta menyelamatkan petani disaat harga panen dan produksi pangan rendah.

"Apalagi saat ini menjelang Bulan Suci Ramadan serta menghadapi Hari Raya Lebaran, tentu harus disiapkan dan diantisipasi kebijakan apa untuk pengendalian harga bahan pokok," ungkap dia.

Karena itu, dipahami bahwa kebutuhan pangan rakyat harus terpenuhi dan tercukupi dengan baik, kedaulatan pangan sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah guna mewujudkannya. Sebab, kedaulatan petani akan memperkokoh kedaulatan NKRI.

"Kebijakan nasional yang berkaitan dengan Petani harus didukung semua pihak demi terwujudnya kedaulatan pangan dan harus dilaksanakan Kementerian terkait. Selamat bekerja Pak Buwas, semoga sukses, daulat petani, daulat NKRI," tambah Adhe.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)